IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, segera membangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) pada tahun 2024 untuk mempermudah pelayanan bagi calon jamaah haji dan umrah."Pembangunan PLHUT ini dalam rangka mempermudah layanan, sehingga calon jamaah haji maupun umrah tidak perlu ke sana kemari dalam mengurus pendaftaran," kata Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga H Muhammad Syafi' di Purbalingga, Senin (13/6/2022).
Ia mengharapkan dengan adanya PLHUT di Purbalingga, calon jamaah haji dan umrah akan merasa nyaman karena Kemenag selakukoordinator penyelenggaraan haji berupaya agar indeks kepuasan jamaah mulai pemberangkatan termasuk pemberangkatan selalu meningkat.Oleh karena itu, kata dia, pihaknya melakukan audiensi dengan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam rangka memohon dukungan aset.
Lebih lanjut, Syafi' mengatakan pihaknya mengupayakan pembangunan PLHUT Purbalingga dilaksanakan pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.Terkait dengan hal itu, pihaknya membutuhkan lahan seluas 10x20 meter persegi untuk lokasi pembangunan PLHUT Purbalingga.Setelah itu, dana pembangunan gedung senilai Rp2,5 miliar tersebut akan dikucurkan oleh pemerintah pusat.
"Kami berharap pemerintah daerah bisa menghibahkan aset atau lahan di sebelah Kantor Kemenag Purbalingga yang kini tengah dipinjam Kantor Kemenag Purbalingga sebagai bagian dari kantor layanan guna membangun PLHUT," kata Syafi'.
Ia mengatakan dengan adanya PLHUT nantinya proses pelayanan haji maupun umrah dapat diurus dan diselesaikan di satu tempat, mulai dari pendaftaran haji, pembayaran ke bank, dan sebagainya.
Sementara itu, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan PLHUT di Purbalingga.Oleh karena itu, pihaknya siap membantu rencana tersebut dengan menghibahkan lahan namun dengan satu syarat, yakni sudah ada kejelasan pembangunannya.
"Intinya kami support, apalagi ini terkait penyelenggaraan ibadah haji, ini adalah sesuatu yang penting. Jadi memang saya mendukung sekali kalau misalnya ada PLHUT," katanya.
Kendati demikian, dia mengharapkan setelah aset sudah diserahkan harus segera ditindaklanjuti dengan pembangunan karena jika tidak segera dimanfaatkan akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika