Ahad 24 Jul 2022 22:33 WIB

Memecah Masalah Haji

Banyak masalah haji yang perlu mendapat perhatian penting.

Rep: Andrian Saputra/ Red: Muhammad Hafil
Dirjen Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Hilman Latief saat  melepas 325 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1443/2022  Gelombang 1 di  Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (1/6/2022)).
Foto: Republika/Achmad Syalabi Ichsan
Dirjen Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Hilman Latief saat melepas 325 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1443/2022 Gelombang 1 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (1/6/2022)).

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian penting dan pembahasan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari kebutuhan logistik jamaah haji, fiqih qurban dan denda (dam) haji, hingga terkait pakaian para petugas haji. 

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, Prof Hilman Latief mengatakan diantara dampak penyelenggaraan haji adalah terhadap perdagangan. Karena itu menurutnya Indonesia sebagai negara yang memiliki kuota jamaah haji terbesar perlu memperhatikan aspek perdagangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Juga

"Seberapa besar kita mampu  memenuhi komoditas yang dibutuhkan jamaah haji Indonesia. Seberapa mampu kita mengekspor produk-produk masyarakat Indonesia untuk digunakan di Saudi, minimal untuk jamaah Indonesia sendiri. Ini menjadi PR bagi kita sebetulnya bagaimana mencermati haji ke depan. Ijtihad-ijtihad semakin terbuka. Banyak ruang baru yang masih harus kita dalami," kata Prof Hilman saat mengisi Pengajian Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tema Haji dan Pembaruan Islam yang diselenggarakan daring beberapa hari lalu. 

Prof Hilman berharap agar kedepannya seluruh produk yang digunakan jamaah haji termasuk para pelayan dapur yang memenuhi kebutuhan sehari-hari jamaah haji semuanya berasal dari dalam negeri. Sebab menurutnya selama ini produk-produk yang digunakan jamaah haji Indonesia mayoritas berasal dari luar negeri seperti Vietnam, Thailand dan Cina. Negara-negara tersebut menurut Prof Hilman telah berhasil mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan ibadah haji. 

"Pertanyaannya adalah apa maslahatnya ibadah haji untuk masyarakat Indonesia?  Apakah cukup dengan semakin banyaknya jamaah yang bergelar haji? Ataukah kita ingin mendefinisi ulang dengan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia dari jalan satu dua hal yang kita dalami. Misalnya bagaimana dari UMKM nya, petaninya, nelayannya. Ikan kita itu dari Vietnam yang setiap saat dimakan oleh jamaah kita. Ikan patin, kita butuh 800 ton. Sayur mayur jelas-jelas kita harus bersaing dengan negara-negara lain," kata prof Hilman.

Lebih lanjut berkaitan dengan qurban dan dam haji juga penting untuk mendapat perhatian dan dibahas oleh setiap pihak. Prof Hilman mengatakan jumlah jamaah haji yang me menyembelih hewan ternak baik sebagai qurban atau pun karena dam sangat banyak. Bahkan menurutnya ada puluhan ribu ton daging dari qurban yang dilakukan jamaah haji Indonesia. Karena itu Prof Hilman mewacanakan agar kedepannya  untuk mengupayakan agar daging qurban jamaah haji Indonesia bisa dibawa untuk didistribusikan di Tanah Air. 

Selain itu Prof Hilman mengatakan persoalan lainnya dalam penyelenggaraan haji adalah minimnya jumlah petugas haji perempuan. Padahal menurutnya jumlah jamaah haji perempuan terus mengalami peningkatan. Karena itu menurut Prof Hilman ormas-ormas Islam pun perlu mendorong kaderisasi petugas haji perempuan untuk masa mendatang. 

Selain itu dalam pelaksanaan ibadah haji, menurut Prof Hilman terjadi perluasan di kawasan Mina. Sehingga terdapat Mina Baru. Namun demikian masih banyak jamaah tidak mau ditempatkan di Mina Baru karena dianggap kurang syar'i atau dianggap tempatnya bukan Mina yang ditempati Rasulullah pada masa lalu. Sementara sejauh ini, Prof. Hilman mengatakan sampai saat ini belum ada ormas Islam di Indonesia mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hal ini. 

Lebih lanjut Prof Hilman melemparkan wacana agar petugas haji tidak menggunakan pakaian ihram termasuk ketika wukuf. Hal ini dimaksudkan memudahkan mobilitas petugas serta membantu memudahkan jamaah mengenali petugas. Karenanya ia pun berharap lembaga fatwa dari ormas Islam di Indonesia juga membahas tentang hal tersebut. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement