IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyambut baik kebijakan Pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah umrah dan haji asal Indonesia.
"Saya menyampaikan penghargaan atas berbagai kebijaksanaan baru yang tadi disampaikan, baik yang menyangkut kunjungan umrah ataupun juga haji, yang diberikan banyak kemudahan bagi para jemaah khususnya jemaah Indonesia," kata Ma'rufAmin saat menerima kunjungan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/10/2022).
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kata Ma'ruf Amin, Indonesia memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebab animo masyarakat Indonesia mengunjungi Arab Saudi menjadi sangat besar.
Oleh karena itu, dia optimistis berbagai kelonggaran yang diberikan Pemerintah Arab Saudi akan menambah semangat umat muslim Indonesia untuk mengunjungi Tanah Suci.
"Mudah-mudahan kebijakan baru tentang umrah ini akan menambah semangat para orang yang berumrah dari Indonesia. Sebab, setiap hari ada orang umrah dari Indonesia. Dengan adanya kesempatan-kesempatan, selain bisa ke Makkah dan Madinah, bisa ke mana-mana ini, saya kira akan sangat mendorong orang Indonesia untuk lebih berkeinginan lagi untuk umrah sekaligus melihat berbagai daerah di luar haramain (Makkah dan Madinah)," jelas Ma'ruf Amin.
Di sisi ibadah,Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Arab Saudi dapat memberikan perhatian terhadap penempatan jemaah haji asal Indonesia di Mina, agar penempatannya tidak terlalu jauh dari lokasi melempar jamrah. Sementara di sisi perdagangan, dia mengajak Pemerintah Arab Saudi bersama-sama membangun kemitraan.
"Tentu yang juga kami harapkan adalah hubungan dagang, baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan haji maupun yang lain. Kami juga ingin dibukakan perdagangan untuk mengekspor barang-barang kebutuhan jemaah haji, khususnya Indonesia, baik di saat umrah dan haji," katanya.
Wapres menekankan hubungan antara Indonesia dengan Arab Sauditelah terjalin sejak lama, sehingga dia berharap hal itu dapat terjalin semakin erat dan harmonis. "Hubungan Indonesia dan Saudi ini sudah berjalan, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakatnya sudah sejak lama. Ada banyak orang-orang Indonesia yang menetap di Saudi, bahkan juga ada yang sampai wafat di Saudi. Jadi, antara Indonesia dengan Saudi ini memang hubungan yang sangat kuat sejak dahulu kala," kata Ma'ruf Amin.
Sementara itu, dalam pertemuan itu, Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah melaporkan berbagai kebijakan baru yang telah diambil pemerintahnyaterkait penyelenggaraan ibadah umrah dan haji bagi jemaah asal Indonesia.
Beberapa kebijakan tersebut di antaranya perpanjangan masa berlaku visa umrah dari 30 hari menjadi 90 hari, kemudahan proses pengajuan visa keberangkatan yang saat ini dapat dilakukan secara mandiri secara elektronik, serta kebebasan mengunjungi kota-kota lain di Arab Saudi.
Terkait pemindahan letak jemaah haji Indonesia di Mina, Tawfiq berjanji akan segera berdiskusi dengan jajarannyauntuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah asal Indonesia.
"Yang terkait keberadaan jamaah haji Indonesia di Mina, kami sangat memberikan perhatian sekali, tapi kami juga harus mengakui bahwa Mina itu tempat yang sangat sempit dan kecil sehingga kami harus memikirkannya untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan. Saya berjanji di hadapan Yang Mulia Bapak Wakil Presiden, sepulang saya dari sini, saya langsung akan membahas terkait tentang penempatan jamaah haji Indonesia di Mina, kalau tidak bisa semuanya tapi jumlah yang banyak itu bisa kita berikan tempat," jelasTawfiq.
Turut hadir dalam pertemuan itu ialah Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A. Abid Althagafi, Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Haji Arab SaudiHasan Al-Munakhirah, dan Sekretaris Pribadi Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Albariqi Ahmed Hayazi M.
Sementara Wapres Ma'ruf Amin didampingi oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Direktur Jenderal Pelaksanaan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi.