Pengakuan Jaminan Produk Halal Antarnegara Jadi kebutuhan

Kamis , 17 Nov 2022, 17:25 WIB Reporter :Fauziah Mursid/ Redaktur : Ani Nursalikah
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka secara resmi Forum Halal 20 (H20) di Hotel Padma Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/11). Pengakuan Jaminan Produk Halal Antarnegara Jadi kebutuhan
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka secara resmi Forum Halal 20 (H20) di Hotel Padma Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/11). Pengakuan Jaminan Produk Halal Antarnegara Jadi kebutuhan

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka secara resmi Forum Halal 20 (H20) di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/11/2022). Dalam Forum Halal 20 yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) ini, Ma’ruf menekankan pentingnya kerja sama internasional terkait jaminan produk halal.

 

Terkait

Menurut dia, ini merupakan konsekuensi meningkatnya perdagangan produk halal antarnegara yang menuntut penyelenggaraan jaminan produk halal secara holistik, inklusif, dan berkelanjutan.

Baca Juga

"Saling pengakuan dan keberterimaan jaminan produk halal antarnegara menjadi suatu kebutuhan," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di Hotel Padma Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/11/2022).

Ma'ruf menilai perlunya memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen di berbagai belahan dunia. Karena itu, Ma'ruf menilai penyelenggaraan forum Halal 20 menjadi sangat strategis dan relevan. Dia mengingatkan Halal 20 sebagai bagian dari rangkaian Presidensi Indonesia dalam G20, harus mampu membuahkan capaian-capaian konkret.

Karena itu, Ma'ruf menekankan forum Halal20 harus dioptimalkan untuk mendukung kesuksesan Presidensi G20 Indonesia. Dia juga mendorong BPJPH dan para perwakilan Lembaga Halal Luar Negeri untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi terkini dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

"Berbagai praktik terbaik dapat menjadi rujukan bagi pembenahan dan penyempurnaan penyelenggaraan jaminan produk halal. Termasuk bagaimana membangun skema kerja sama internasional jaminan produk halal yang lebih baik ke depan," ujarnya.

Kedua, kerja sama saling pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal perlu ditindaklanjuti serta ditambah cakupannya. Dalam acara ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara BPJPH dengan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Turki, Saudi Food and Drug Authority (SFDA), serta lembaga-lembaga nasional. HAK dan SFDA merupakan lembaga yang juga mempunyai otoritas menerbitkan sertifikasi halal seperti BPJPH.

Dia mengapresiasi Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara BPJPH dengan sejumlah Lembaga Halal Luar Negeri tersebut. "Ini adalah langkah awal yang sangat baik menuju jaminan produk halal secara holistik dan berkelanjutan. Saya harap kerja sama serupa semakin terjalin di banyak negara," ujarnya.

Dia juga meminta kerja sama pengembangan jaminan produk halal antarnegara agar terus diperluas. Menurutnya, jaminan produk halal tidak hanya soal sertifikasi, tetapi juga soal teknologi, sumber daya manusia atau SDM, dan sarana prasarana.

Dia berharap forum ini menjadi media bertukar pengetahuan, sarana diskusi yang produktif, serta menghasilkan berbagai kesepakatan, kerja sama, dan program yang konkret, baik dalam penyelenggaraan jaminan halal antarnegara anggota G20 maupun negara lainnya.

"Kegiatan ini sepatutnya juga menjadi momentum untuk mewujudkan kemitraan halal global demi masa depan yang berkelanjutan," ujarnya.

Kepala BPJH Aqil Irham dalam laporannya kepada Wapres mengatakan forum H20 ini dihadiri total 279 peserta dan 99 peserta berasal dari luar negeri serta 49 persen lembaga Sertifikasi Halal. Dia menyebut, ada 10 kedutaan berpartisipasi dalam acara H20 yakni kedutaan Chile, USA, Belgia, Denmark, Uni Eropa, Selandia Baru, Italia, Ukraina, Malaysia, dan Kanada.

"BPJPH menilai negara anggota G20 diuntungkan secara besar-besaran dan volume perdagangan dan nilai transaksi produk halal yang signifikan, nilai tambah, serta citra dan reputasi bisnis," ujar Aqil.

Menurutnya, forum H20 ini dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan dan wawasan bagi eksportir dalam negeri untuk meningkatkan Indonesia peluang investasi dan ekspor. Karenanya, dia meyakini forum H20 ini bisa menginspirasi dan memberdayakan pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, pebisnis, pengusaha untuk terus mengembangkan pasar halal, terutama untuk memacu pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi.

"Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi kita dan kerja sama untuk pembangunan ke depan, khususnya di bidang halal pasar global serta potensi dan tantangan industri halal global dan ekosistem," ujar Aqil.

BPJPH juga melakukan kerja sama internasional dengan pemerintah Lembaga Sertifikasi Halal seperti SFDA Saudi, HAK Turkiye, JAKIM. Malaysia, INSO Iran, MUIS Singapura, MUIB Brunei, EMSA UEA, serta Lembaga Sertifikasi Halal swasta di seluruh dunia.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini