IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini menyebutkan, Muktamar Ke-48 Aisyiyah di Solo, Jawa Tengah memiliki arah pandangan dalam perjuangan memajukan perempuan guna mengukir peradaban bangsa yang mencerahkan.
Hal tersebut seperti tema yang diambil dalam Muktamar ke-48 Aisyiyah, yakni "Perempuan Berkemajuan Mencerahkan Peradaban Bangsa", kata Siti Noordjannah dalam acara pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah yang dihadiri Presiden Joko Widodo, di Stadion Manahan Solo, Sabtu.
Menurut Siti Noordjannah, spirit dari tema tersebut bagi Aisyiyah tidak terlepas dari perjuangan dan kiprah yang telah dilakukan selama satu abad yang merupakan modal sosial sejarah serta pengalaman yang sangat penting dalam memajukan kehidupan dan peradaban bangsa, termasuk di dalamnya memajukan perempuan Indonesia.
Aisyiyah dengan misi utama dakwah dan tajdid telah bergerak aktif dalam usaha-usaha membangun bangsa melalui semua aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan pembinaan keagamaan yang meneguhkan, memajukan, serta berbagai usaha lainnya yang bersifat pembaharuan bagi pemajuan kehidupan umat dan bangsa.
Aisyiyah yang kini setelah satu abad gerakannya, menghadapi tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks dalam kehidupan kemasyarakatan, keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
Menurut dia, dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut, penting bagi Aisyiyah untuk merefleksikan posisi dan peran Aisyiyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan dengan menyiapkan pemikiran-pemikiran dan agenda strategis organisasi yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan.
Selain itu, Aisyiyah terus memperkokoh dan memperluas radius kiprah dakwah yang makin dinamis dan progresif yang diperankan oleh seluruh warga, kader, dan pimpinan Aisyiyah. Aisyiyah memiliki modal rohaniah keagamaan, sosial, dan kesejarahan yang kokoh dalam mendinamisasikan gerakan dan kepemimpinannya Islam yang wasathiyah berkemajuan.
Aisyiyah lebih seabad lamanya digerakkan oleh para perempuan berkemajuan yang memiliki pemikiran dan pengetahuan yang maju, ikhlas, istikamah, komitmen tinggi, dan pengkhidmatan dalam perjuangan dakwah yang luas melintas bagi pemajuan masyarakat dan bangsa.
Menurut dia, dua di antara beberapa isu-isu strategis yang menjadi perhatian Aisyiyah ialah perdamaian dan persatuan bangsa serta Pemilihan Umum yang berkeadaban. Penguatan perdamaian dan persatuan bangsa diangkat karena kondisi berbagai bentuk konflik dan kekerasan, baik konflik struktural, konflik sosial, dan ketidakadilan serta yang lainnya semakin memprihatinkan dapat mengancam persatuan bangsa, yang di antara korbannya yang sering terjadi ialah perempuan dan anak.
Dia mengatakan Aisyiyah berharap soal Pemilu 2024 menjadi kontestasi politik berkeadaban. Pemilu sebagai proses demokrasi meniscayakan keadaban bagi para penyelenggara maupun pemilihnya agar pemilu dapat mencerminkan kualitas demokrasi yang menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab berorientasi bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.
"Pemilu yang melahirkan pemimpin yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemilu yang bebas dari adanya politik pragmatis, politik uang, dan transaksional. Jadikan Pemilu dan para elite sebagai teladan bagi generasi muda bangsa," katanya.
Oleh karena itu, Aisyiyah mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghadirkan pemilihan umum yang berkeadaban dan hasilnya memberikan harapan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, pada acara pembukaan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah 2022 dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sekaligus membuka acara yang dihadiri oleh puluhan ribu muktamirin yang memadati Stadion Manahan Solo.
Selain itu, sejumlah tamu undangan yang hadir antara lain Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sejumlah kabinet Indonesia juga ikut hadir, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Mensekneg Pratikno, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, Mendag Zulkifli Hasan, kemudian Ketua MPR Bambang Soesetyo, dan Ketua DPR RI Puan Maharani, Kapolri, dan sejumlah kepala daerah lainnya.