IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres)Ma'ruf Amin menganalogikan sistem ekonomi syariah seperti bus yang membutuhkan pengusaha sebagai penumpangnya.
"Instrumen perbankan, asuransi, pasar modal itu seperti bus, bus ini tidak akan ada isinya kalau tidak ada penumpangnya, penumpangnya para pengusaha muslim, pengusaha syariah yang harus terus kita tumbuhkan," kata Wapres Ma'ruf Amin saat menghadiri Silaturahmi dengan Civitas Academica Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/12/2022).
Wapres pun meminta organisasi seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dapat mendorong munculnya pengusaha muslim di berbagai daerah.
"Ekonomi dan keuangan syariah sudah menjadi sistem nasional, ekonomi kita menganut dual economic system yaitu sistem nasional dan syariah, perbankan kita menganut dual banking system', konvesional dan syariah begitu juga asuransi, pasar modal dan sebagainya, karena itu masalah ekonomi syariah memiliki landasan yang kuat baik secara syariah maupun secara perundang-undangan," ujar Wapres.
Wapres menilai resiliensi ekonomi dan keuangan syariah selama pandemi terbukti cukup solid. Terdapat empat pilar ekonomi dan keuangan syariah sudah berjalan pada lajur yang tepat dan terus berkembang yaitu pengembangan industri halal, industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah yang terdiri atas wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta pengembangan para usahawan syariah.
"Industri halal dan tren gaya hidup halal semakin populer di tingkat nasional dan global. Kita juga sudah mengembangkan apa yang disebut kawasan industri halal, sudah dibangun di Jawa Timur itu ada di Sidoarjo, kemudian di Batam, di Kepulauan Riau, di Bintan kemudian di Banten dan sedang dipersiapkan di Riau. Saya menunggu kawasan di Sulawesi Selatan," ungkap Wapres.
Sedangkan keuangan sosial syariah melalui ZISWAF telah menjadi bantalan ekonomi masyarakat saat krisis, meski belum mencapai potensi terbaiknya. "Potensi zakat kita cukup besar yaitu Rp370 triliun tapi mungkin baru 10 persen, bahkan potensi wakaf kita juga. Saya ingin mendorong baik zakat maupun wakaf supaya dilakukan akselerasi dan saya berharap sudah ada gerakan-gerakan pengumpulan di daerah," tambah Wapres.
Menurut Wapres, sudah ada gerakan "Sumatera Barat berzakat berwakaf", "Riau berzakat berwakaf". "Saya juga harap 'Sulawesi Selatan berzakat berwakaf'. Potensi ini besar sekali kalau bisa kita dapatkan tidak ada kemiskinan di Indonesia, apalagi kemiskinan ekstrim," tambah Wapres.
Tidak ketinggalan, industri jasa keuangan syariah tumbuh yang terbukti dari penyatuan 3 unit usaha bank Himbara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). "Dan sudah buka cabang di Dubai, di pusat ekonomi dan keuangan dunia. Di beberapa daerah bank-bank pembangunan daerah juga sudah dikonversi, ada yang dikonversi seperti jadi Bank Kepulauan Riau Syariah, kemudian ada juga di Nusa Tenggara Barat, di Aceh dan saya dengar dari Pak Gubernur bahwa Bank Daerah Sulsel dan Sulbar juga akan dikonversi jadi bank pembangunan syariah dalam rangka kita mempercepat," jelas Wapres.
Dalam acara tersebut, Wapres Ma'ruf Amin juga meresmikan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulsel. KDEKS Sulsel ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2068/X/TAHUN 2022, Tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Selatan.
Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara UMI dengan KDEKS Sulsel tentang Literasi Industri Keuangan Syariah, Pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, Sehat), Islamic Social Finance, Ekosistem Wakaf, serta Bisnis Syariah terkait Klinik/Inkubasi Bisnis.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan jajaran Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulsel serta Rektor UMI Makassar Basri Modding.
Ikuti Whatsapp Channel Republika