Senin 05 Dec 2022 07:30 WIB

Sekjen OKI Minta Intensifkan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas

OKI juga meminta negara-negara anggota agar membangun sistem yang efektif.

Rep: Muhyiddin/ Red: Muhammad Hafil

logo-OKI

IHRAM.CO.ID,RIYADH -- Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Hissein Brahim Taha, telah meminta negara-negara anggota OKI, lembaga-lembaga OKI terkait, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah agar mengintensifkan upaya mereka untuk menyediakan layanan yang tepat bagi penyandang disabilitas. Dia juga menyerukan agar meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan penerimaan sosial dan integrasi orang-orang tersebut.

Dilansir dari Arabnews, Senin (5/12/2022), pernyataan Taha ini disampaikan pada Hari Penyandang Disabilitas Internasional, yang berlangsung setiap tahun pada 3 Desember. Berdasarkan situs web PBB, hari itu bertujuan untuk mempromosikan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di semua bidang masyarakat dan pembangunan.

Baca Juga

"Sejalan dengan premis utama Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan untuk 'tidak meninggalkan siapa pun,' sangat penting bagi pemerintah, sektor publik dan swasta untuk secara kolaboratif menemukan solusi inovatif untuk maupun bersama penyandang disabilitas, sehingga membuat dunia menjadi tempat yang lebih mudah diakses dan adil," dikutip dari website PBB.

Taha juga meminta negara-negara anggota agar membangun sistem yang efektif untuk mengumpulkan data tentang disabilitas dan penyandang disabilitas, serta untuk membantu memberikan layanan, kebijakan, dan program yang tepat.

Sesi ke-42 Dewan Menteri Luar Negeri OKI yang diadakan di Kuwait pada 2015 lalu telah menyerukan pengembangan kebijakan OKI tentang orang-orang dengan kebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Pusat Penelitian dan Pelatihan Statistik, Ekonomi, Sosial untuk Negara-negara Islam, bekerja sama dengan OKI, menyiapkan rancangan rencana aksi integrasi penyandang disabilitas di negara-negara anggota.

Sesi ke-48 Dewan Menteri Luar Negeri yang diadakan di Islamabad pada Maret 2022 lalu juga menyerukan pertemuan kelompok ahli antar pemerintah terbuka untuk meninjau rencana tindakan tersebut dan menyimpulkannya sebelum diserahkan ke konferensi tingkat menteri tentang pembangunan sosial.