IHRAM.CO.ID, NEW DELHI -- Komunitas Muslim India menyambut baik keputusan pemerintah menghapus kuota haji VIP. Langkah ini dinilai membantu membuka tempat bagi lebih banyak peziarah.
Sebelumnya, sekitar 500 kursi dialokasikan oleh Komite Haji India untuk orang-orang di posisi konstitusional teratas setiap musim haji, termasuk presiden, perdana menteri, dan menteri. Komite Haji India sendiri memiliki kuota 200 kursi.
Menteri Urusan Minoritas Federal India Smriti Irani mengatakan pemerintah memutuskan menghapus kuota diskresioner. Langkah tersebut sesuai dengan keputusan mengakhiri budaya VIP oleh Perdana Menteri Narendra Modi.
"Budaya VIP diberlakukan sehubungan dengan haji selama aturan [Aliansi Progresif Bersatu], di mana ada kuota khusus yang dialokasikan untuk Kementerian Urusan Minoritas, Komite Haji dan semua yang berada di posisi konstitusional teratas,” kata Irani dikutip di The National News, Selasa (17/1/2023).
Ia mengatakan pemerintah telah merumuskan kebijakan haji baru yang akan segera diumumkan. Muslim India mengatakan menghapus kuota ini akan memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk mendapatkan kursi. Noil Khan, seorang administrator sekolah, menggambarkan pengumuman itu sebagai berita yang luar biasa.
"Kami baru saja kembali dari umroh. Meskipun kami mendapat kuota ini dengan mudah, kami tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk haji," ujarnya.
Ia pun menyoroti perihal kuota khusus untuk haji itu. Ia menyebutnya tidak masuk akal karena memberikan perlakuan khusus kepada VIP.
Seorang Muslim lainnya yang merupakan warga Delhi, Syed Ahmed, mengatakan keputusan itu adalah langkah yang disambut baik. "Selama bertahun-tahun, populasi Muslim India telah tumbuh. Mereka menjadi lebih kuat secara finansial, yang menciptakan permintaan haji yang lebih besar,” kata dia.
Meskipun jumlah kuota VIP itu tidak besar, namun hal ini disebut akan membuka beberapa tempat bagi masyarakat umum. Kebijakan tersebut pun merupakan langkah yang disambut baik semua pihak.
India telah diganggu oleh budaya VIP selama beberapa dekade. Kondisi ini memungkinkan hak istimewa tak terkendali bagi orang-orang tertentu, karena status politik, sosial, atau keuangan mereka.
Negara ini memiliki lebih dari 200 juta Muslim. Setiap tahun, setidaknya 150 ribu orang dari negara tersebut memulai ziarah ke Arab Saudi.
Konsulat India di Jeddah mengatakan pemerintah kedua negara telah menandatangani kesepakatan, yang memungkinkan lebih dari 175 ribu Muslim India menunaikan ibadah haji pada 2023. Setiap tahun, pemerintah Saudi mengalokasikan kuota negara untuk membatasi jumlah jamaah dan memberi mereka layanan yang aman.
Biasanya, kuota yang dialokasikan ke India ini didistribusikan di antara Kementerian Urusan Minoritas dan Komite Haji India, yang memegang 70 persen dari total kuota. Sedangkan sisanya 30 persen sisanya diberikan kepada operator swasta.
Komite Haji menggunakan sistem undian untuk memilih jamaah. Kuota VIP dikurangi dari 5.000 menjadi 500 pada 2011, setelah pengadilan tertinggi negara itu menyebutnya sebagai praktik keagamaan yang buruk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika