Ace Hasan Nilai Kenaikan Biaya Haji 2023 Diperlukan, Namun Tetap Bisa Dijangkau

Rabu , 25 Jan 2023, 14:55 WIB Reporter :amri amrullah/ Redaktur : Muhammad Hafil
Ace Hasan Nilai Kenaikan Biaya Haji 2023 Diperlukan, Namun Tetap Bisa Dijangkau . Foto: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos). Menurut dia, masih ada kendala dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada para keluarga penerima manfaat
Ace Hasan Nilai Kenaikan Biaya Haji 2023 Diperlukan, Namun Tetap Bisa Dijangkau . Foto: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos). Menurut dia, masih ada kendala dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada para keluarga penerima manfaat

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebut usulan kenaikan biaya haji tahun 2023 perlu dilakukan agar menyesuaikan dengan prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji dalam konteks pembiayaan. Namun menurut Ace, kemampuan tersebut harus terukur dan tetap bisa dijangkau calon jamaah haji, demi keberlangsungan jamaah dan dana haji ke depan.

 

Terkait

Hal ini terkait, langkah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mengatakan, pemerintah akan menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11.

Baca Juga

Dari jumlah tersebut, biaya yang perlu ditanggung jemaah mencapai 70 persen atau Rp 69,19 juta per orang. Sementara 30 persen atau Rp29,7 juta sisanya dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

"Prinsipnya, kami ingin biaya haji ini dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan prinsip istitha’ah atau kemampuan, namun tetap mempertimbangkan sustainibilitas keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah haji," ujar Ace, Rabu (25/1/2023).

Mengenai penggunaan nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Ace menyebut hal itu juga perlu diatur agar lebih berkeadilan untuk para jemaah. Ace menerangkan nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta jemaah yang masih menunggu antrean berangkat, bukan hanya milik yang akan berangkat tahun ini.

"Kami tidak ingin nilai pokok keuangan dan nilai manfaat jemaah haji tahun depan dan seterusnya terpakai untuk jemaah haji tahun ini. Ini yang kami sedang hitung bersama dengan BPKH," ujarnya.

Ace menyebut Komisi VIII masih akan membahas soal pembiayaan haji tahun 2023 pekan ini dengan Dirjen Haji dan Umroh, Kementerian Kesehatan RI, pihak maskapai penerbangan, dan PT Angkasa Pura, serta pihak-pihak yang terkait dengan layanan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

Ia menyampaikan komisinya juga meminta BPKH memastikan ketersediaan dana haji yang diperuntukkan sebagai nilai manfaat untuk haji tahun ini. Komisi VIII pun berharap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini bisa diputuskan bersama dan sudah nilainya sudah pasti pada 13 Februari 2023.

"Pihak BPKH RI sangat penting dalam memastikan biaya haji tahun ini. Besaran nilai manfaat yang diusulkan 30 persen apakah masih mungkin mengalami perubahan komposisi menjadi lebih besar atau tidak," ujar Politikus Partai Golkar itu.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini