IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI), Ismed Hasan Putro, menanggapi munculnya wacana untuk menghilangkan layanan katering bagi jamaah haji.
Ismed mengatakan, terkait penghapusan katering untuk jamaah haji tentu akan ada masalah yang timbul. Artinya setiap keputusan pasti ada konsekuensinya.
"Maka sekarang tinggal dihitung mana yang paling besar risikonya jika memang solusi untuk melakukan penghematan biaya haji itu dengan menghilangkan katering itu cukup meringankan beban jamaah secara umum, maka itu bisa menjadi pertimbangan bagi anggota dewan (DPR) dan Kementerian Agama untuk membuat keputusan," kata Ismed kepada Republika.co.id, Kamis (9/2/2023).
Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima ada sekitar 62 ribu orang jamaah haji lanjut usia (lansia) yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara total kuota haji Indonesia tahun ini 221 ribu orang, 203.320 jamaah haji reguler, dan 17.680 jamaah haji khusus.
Dia mengatakan, jika memang jamaah haji lansia atau berisiko tinggi kesulitan untuk mengakses makanan, maka tinggal dibuat skala prioritas dan dicarikan solusinya. Mungkin solusinya, khusus bagi jamaah haji yang tidak berisiko tinggi atau masih sehat tidak perlu mendapat katering.
"Mereka (jamaah haji yang tidak lansia) diberikan uang saku dalam pengertian uang makannya diganti dengan nilai Rupiah yang sesuai dengan berapa harga makanan di sana (Arab Saudi)," ujar Ismed.
Menurutnya, bisa dibuat suatu formula untuk jamaah haji yang usianya relatif muda di bawah 60 tahun, mungkin tidak perlu diberi katering tapi cukup diberi tambahan uang saku. Sementara, jamaah haji yang lanjut usia dan berisiko tinggi tetap mendapatkan katering.
"Saya kira itu solusinya, itu penghematan, itu bagian dari jalan tengah agar itu bisa menjadi bagian dari efisiensi," jelasnya.
Ismed menambahkan, harga-harga lain yang terlalu tinggi mohon dibahas kembali oleh DPR, agar harga yang terlalu tinggi itu tidak memberatkan calon jamaah haji. Usulan penurunan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dari Kementerian Agama (Kemenag) juga terlalu kecil.
Dia juga berharap ada pengurangan lama waktu jamaah haji di Arab Saudi, dan semoga Indonesia bisa mendapat tambahan bandara untuk kepulangan jamaah haji dari Arab Saudi.
"Intinya saya berharap agar biaya haji tahun ini itu tidak lebih dari Rp 50 juta agar di saat ada banyak jamaah yang ingin mengundurkan diri itu bisa kita cegah karena ibadah haji ini tidak setiap saat bisa dilakukan, beda dengan umroh," kata Ketua Umum PP IPHI ini.
Dia mengatakan, upaya maksimal pemerintah dan DPR untuk menekan biaya haji itu bagian dari ikhtiar untuk mencari solusi terbaik. Karena banyak keluhan dari jamaah haji yang merasa berat untuk menambah Bipih dalam waktu yang sangat pendek ini.
Baca juga: Ketika Sayyidina Hasan Ditolak Dimakamkan Dekat Sang Kakek Muhammad SAW
Oleh karena itu solusinya pihak terkait dan pemangku kepentingan mencari solusi dan menekan biaya untuk efisiensi. "Tapi sambil kita tetap konsisten memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji 2023 ini," ujar Ismed.
Mengenai jamaah haji ketika berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina), Ismed mengatakan, sebenarnya banyak yang menyediakan makanan. Umumnya pedagang makanan ada di Makkah dan Madinah. Jadi ketika di Armina, petugas haji bisa membantu jamaah haji untuk menyediakan makanan.
"Petugas haji bisa diberdayakan untuk membantu mencarikan makanan, karena tidak lama jamaah di Arafah, hanya sekian waktu, di Mina juga begitu, sehingga menurut hemat saya kalau niat itu ada, saya kira ikhtiar bisa dilakukan jadi kita tidak berbicara masalahnya dulu tapi bagaimana solusinya kalau misalkan tidak ada katering," ujarnya.
Dia menegaskan, bagaimana solusinya agar selama jamaah haji ada di Makkah dan Madinah itu tetap bisa mendapatkan kebutuhannya tanpa harus direpotkan kondisi yang ada. "Intinya saya berharap agar upayakan lagi untuk mencari solusi terbaik harga biaya haji untuk calon jamaah haji," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
