IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah cara dapat dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan nilai manfaat dana haji. Direktur Islamic Development Bank (IsDB), Zaki Mohammad Mansoer menyampaikan sejumlah negara mengelola investasi di sektor riil mereka untuk memperoleh imbal hasil lebih tinggi dari dana haji.
"Misalnya Yordania yang tidak cuma menghimpun dana jamaah tapi juga mendukung pembangunan ekonomi mereka," katanya saat Webinar Pengelolaan Dana Haji IAEI-BPKH, beberapa waktu lalu.
Yordania banyak mengalokasikan dana hajinya untuk investasi di sektor riil, seperti properti dan real estate. Mereka juga ikut mendukung pembangunan gedung pemerintah serta swasta. Kombinasi ini membuat imbal hasil yang diperoleh dari investasi bisa lebih optimal dengan risiko terukur.
Selain itu, Maladewa yang juga punya lembaga pengelola dana haji memisahkan fungsi penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangannya seperti Indonesia. Kini Maladewa mengelolanya secara campuran oleh pemerintah dan swasta.
Selain Indonesia yang baru berusia tiga tahun, Malaysia sudah punya Tabung Haji atau hajj fund yang berusia lebih dari 50 tahun. Alokasi investasi Tabung Haji sendiri yakni 58 persen di surat berharga, 11 persen di properti, 18 persen di investasi langsung dalam negeri, lima persen saham luar negeri, tiga persen saham dalam negeri, dan lima persen pasar uang.
"Tabung Haji tentu bisa begini karena sudah berusia 53 tahun," katanya.
Setidaknya ada juga Turki, Mesir, dan Nigeria yang sedang menyiapkan pendirian hajj fund mengingat potensi jamaah hajinya yang besar. Sejumlah negara sudah meminta bimbingan teknis pada Indonesia seperti Nigeria dan Pakistan.
Ia menilai, sudah ada kesadaran di negara-negara Muslim untuk memisahkan pengelolaan dana haji dengan penyelenggaraannya. Sehingga banyak potensi kerja sama yang bisa dikembangkan kedepan.
Potensi kerja sama sebagai kelompok maupun antar negara sangat besar bisa menghasilkan manfaat tambahan bagi jamaah haji umumnya dan pengelolaan dana haji khususnya. Diantaranya meliputi pengajuan bersama aset maupun proyek, pertukaran informasi, pelatihan, joint due diligence investasi, operasional bersama seperti katering, akomodasi, transportasi, kuota, penerbangan, kesehatan, hingga kerja sama antara lembaga keuangan syariah antar negara.
Pengamat Ekonomi Syariah yang juga pendiri Karim Consulting, Adiwarman Karim mengatakan upaya mengoptimalkan investasi dana haji bisa dilakukan dengan sejumlah cara. Ini bisa dilakukan setelah BPKH selesai membangun kelengkapan sistem dan infrastruktur kelembagaan.
"Bisa dimulai dengan manajemen portofolio mix match setelah empat tahun pertama membuat sistem regulasi, mulai masuk pada higher acceptable risk, bagaimana meningkatkan portofolio dengan peningkatan risiko yang masih bisa diterima," katanya.
Sesuai mandat Undang-Undang, BPKH harus menurunkan penempatan di sukuk dan giro untuk lebih meningkatkan imbal hasil. Untuk masuk ke sektor riil, maka juga perlu diperhatikan tingkat likuiditasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
