REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan Haji Indonesia telah membaik pada tahun lalu. Agar kualitas pelayanan dan penyelenggaraan lebih baik lagi di tahun ini, perlu dilakukan juga pengawasan pada penyelenggaraan haji yang lebih efektif.
Anggota Komisi VIII DPR Ledia Hanifa mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk memberikan pengawasan pada penyelenggaraan haji tahun ini.
Pasalnya, dia menilai, jika memang penyelenggaraan haji tahun lalu sudah membaik, bukan berarti tahun ini pengawasan akan mengendor, justru akan lebih detail agar bisa memberikan masukan perbaikan pada Kementerian Agama, selaku penyelenggara.
Tim khusus ini, telah dibentuk dan dipilih agar bisa memberikan mengawasi apakah pelaksanaan ibadah haji fakta di lapangannya seperti yang direncakan atau tidak, serta memberikan masukan jika memang ada hal yang perlu diperbaiki.
Ia mengatakan, akan melakukan tugas besar dua kali, yaitu pada tugas pengawasan dalam pembahasan biaya penyelenggaraan haji dan mengawasi masa penyelenggaraan ibadah haji. "Pada penyelenggaraan dibagi dua, sebelum wukuf dan pada saat wukuf," katanya, Rabu (11/9).
Ada beberapa poin utama yang menjadi bahan pengawasan bagi tim ini, terutama untuk memastikan pelayanan pada jamaah haji ketika mereka berada di Arab Saudi.
Diantaranya adalah memastikan bahwa kualitas, kondisi, dan jarak pemondokan sesuai dengan kesepakatan, juga berapa kapasitasnya, apakah layak bagi jamaah atau tidak. "Memastikan juga bahwa kamar bagi jamaah laki-laki dan perempuan benar-benar terpisah, termasuk bagi petugas," katanya.
Poin pengawasan lainnya adalah transportasi antar kota yang memadai, sistem rujukan kesehatan, serta pengelolaan catering dan distribusinya. Selain itu, ia juga menggaris bawahi tentang masalah keamanan bagi jamaah serta harta benda yang mereka bawa, pelayan dan kenyamanan jamaah, serta layanan dan bimbingan ibadah bagi jamaah yang sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
