REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa kinerja dan penyelenggaraan haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Rabu (25/9) di Kompleks DPR Senayan, Jakarta.
"On Time Performace atau ketepatan waktu keberangkatan lebih tinggi, jemaah yang sakit lebih sedikit, jumlah kriminalitas lebih rendah dan jamaah haji yang meninggal pun begitu,” ujar Anggito, memaparkan indikator pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah itu, Anggito juga banyak menjelaskan berbagai solusi. Masalah transportasi misalnya, bahkan dilakukan upgrade terhadap bus-bus yang mengangut jamaah haji Indonesia.
“Demikian juga dengan masalah pemondokan dan juga masalah pengamanan dengan melipatgandakan personil PAM dan bahkan juga dibentuk sektor-sektor khusus di Makkah,” kata Anggito.
Salah satu terobosan terkait bidang kesehatan adalah melaui program '"Tepat" atau Tenaga Pengantar Obat yang menggunakan sepeda untuk mengantarkan obat keperluan jamaah. Pasukan ini menggunakan sepeda dan motor untuk melaksanakan tugasnya, menembus kemacetan dan keruwetan di Tanah Suci.
Penjelasan itu disampaikannya terkait dengan berbagai macam pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI seperti ada informasi tentang modus-modus yang digunakan penjahat untuk menipu para jemaah.
"Dari laporan yang kami terima, di sekitar Masjidil Haram modus pelaku menggunakan pakaian ihram dan jamaah kita percaya bahwa mereka orang baik," kata Ketua Komisi, Ida Fauziah.
Ida menghimbau kepada jamaah untuk tidak mudah percaya terhadap siapa pun yang belum mereka kenal. "Jangan gampang menyerahkan barang kepada petugas, harus dikenali lebih jauh dulu," kata Ida.
Salah satu poin yang disinggung Komisi VIII dalam rapat tersebut adalah soal tenaga musiman (temus) di Arab Saudi. Menurut Anggito, "Tidak masalah, pembayaran awal honor temus paling lambat 3 Oktober melalui BNI Syariah."
Komisi VII bersama Pemerintah juga akan meminta Kedutaan Besar Arab Saudi untuk memperpanjang waktu pengurusan visa. Poin ini ditujukan untuk mengakomodasi jamaah calon haji lunas tunda yang menggantikan jamaah yang batal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika