REPUBLIKA.CO.ID,
Evaluasi haji akan dilakukan pada awal 2014.
JAKARTA — Setelah berakhirnya musim haji tahun ini, Kementerian Agama (Kemenag) diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh penyelenggaraan haji 2013.
Meskipun pemerintah mengklaim penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar, evaluasi tetap harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders).
“Evaluasi yang melibatkan seluruh stakeholder ini penting agar klaim yang disampaikan pemerintah itu bisa dilihat kebenarannya,” ujar Ketua Rabithah Haji Indonesia Ade Marfuddin, Rabu (13/11).
Menurutnya, masih ada beberapa catatan terhadap penyelenggaraan haji yang pasti luput dari pantauan pemerintah.
Lagi pula, selama ini evaluasi yang dilakukan pemerintah lebih pada evaluasi internal, misalnya, dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), pihak embarkasi, dan Kementerian Kesehatan.
Kalaupun melibatkan pihak lain, hanya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan pihak maskapai penerbangan. Sehingga, catatan evaluasi penyelenggaraan haji selama ini lebih terkesan formalitas.
Evaluasi penyelenggaraan pun hanya terbatas pada aturan yang ada. Ia mencontohkan masalah manasik haji. Selama ini, penguasaan jamaah haji terhadap pelaksanaan rukun dan wajib haji masih minim.
Ini tak lain karena manasik haji hanya dilakukan sebanyak tujuh kali. Padahal, banyak jamaah yang bahkan sudah manasik tujuh kali pun belum memahami pelaksanaan haji yang baik.
Selain itu, kata dia, pemerintah masih perlu meningkatkan layanan transportasi. Penundaan penerbangan pesawat menuju dan pulang dari Tanah Suci masih kerap terjadi. Akomodasi dan katering bagi jamaah pun masih tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
Oleh karena itu, untuk membenahi kekurangan tersebut, Kemenag perlu mendapatkan masukan dari para jamaah, khususnya jamaah haji reguler.
Selama ini, keluhan yang biasa didengar lebih pada haji khusus. Mereka dapat langsung mengungkapkan keluhan mereka ke PIHK sedangkan reguler belum tentu.
Kemenag juga hendaknya mendengarkan usulan dari perwakilan organisasi massa Islam, elemen masyarakat, kelompok pemerhati haji atau pengamat, dan wartawan.
Dengan evalusi yang dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, perbaikan penyelenggaraan haji yang lebih menyeluruh. “Tidak lagi tambal sulam,” katanya.
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengungkapkan, evaluasi penyelenggaraan haji 2013 akan dilakukan pada Januari atau Februari 2014.
Ini karena masih ada penyelenggaraan haji yang belum sepenuhnya selesai hingga diperkirakan akhir tahun ini.
Selama ini, kata dia, penyelenggaraan haji telah diawasi oleh berbagai elemen masyarakat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pengawas Haji, Irjen Kemenag, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Biro Pusat Statistik (BPS), masyarakat, dan ormas Islam, termasuk media. “Jadi, evaluasi haji selama ini sudah dilakukan secara menyeluruh,” ungkapnya.
Namun, dia mengakui, masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan haji tahun ini dan harus dievaluasi agar lebih baik ke depan.
Sejumlah masalah tersebut, di antaranya, soal pemondokan, katering, akomodasi, termasuk ketepatan waktu penerbangan haji.
Untuk masalah pemondokan, Kemenag akan mencarikan jalan keluarnya dengan menyusun katalog pemondokan yang bisa digunakan dalam penyelenggaraan haji tahun depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika