REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Anggito Abimanyu, mencatat ada sejumlah kelemahan dan kemajuan dalam penyelenggaraan haji 2013. Salah satu kelemahannya adalah kelalaian petugas maktab di Makkah terkait pemberangkatan jamaah ke Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah.
"Jam tinggal jamaah di bandara Jeddah bertambah karena kelalaian petugas Maktab di Makkah," kata Anggito, saat penyambutan kloter terakhir debarkasi JKS-Bekasi, Senin (18/11).
Berdasarkan pemantauan Republika beberapa waktu lalu, sejumlah kloter tiba di Bandara King Abdulaziz Jeddah lebih awal dari jadwal. Akibatnya, mereka harus menunggu lebih lama di bandara sebelum pemulangan dengan pedawat ke Tanah Air diproses. "Ya, saya harus menunggu lama. Tapi bagaimana lagi," kata Yusmala Dewi, jamaah asal Makassar, beberapa waktu lalu.
Poin lainnya adalah tingkat kriminalitas yang naik, bertambahnya jamaah sesat, layanan yang kurang dari pemondokan, adanya oknum di Madinah membawa barang secara ilegal, serta kelambatan transportasi. Kelambatan yang dimaksud, kata Anggito, transportasi dari Madinah ke Makkah karena kurang koordinasi dengan organisasi angkutan di Saudi. Namun, Anggito menyatakan belum ada data angka mengenai poin-poin tersebut.
Seorang jamaah asal Bekasi, Eka, berharap agar ada perbaikan pada katering. "Tolong jadwal makan selama di Madinah jangan terlalu malam. Kalau kita mendapat makan setelah shalat Isya, kita kelaparan. Menunya juga kurang sayuran," katanya.
Namun, Anggito juga memaparkan sejumlah langkah baru dalam penyelenggaraan haji 1434 H atau 2013 ini. "Salah satunya adalah Indonesia bertemu Ketua Organisation of Islamic Cooperation (OIC) untuk membahas peningkatan penyelenggaran ibadah haji dan soal peninjauan kuota haji Indonesia," katanya.
Kerja sama lainnya adalah dengan Islamic development Bank (IDB) terkait rencana pembayaran dam dan investasi dana haji. Indonesia juga menggelar pertemuan bilateral dengan Turki, Pakistan, dan India mengenai prospek kerja sama terkait haji.
Khusus pembayaran dam, pihak IDB telah melakukan pembahasan awal dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Anggito, akan ada pembahasan lanjutan mengenai penetapan harga hewan dam. "Kita juga akan meminta MUI untuk merumuskan kebijakan mengenai teknis pembayaran dam ini. Mungkin sistemnya seperti deposit," kata Anggito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
