REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Amri Amrullah

Bekal pemahaman agama dan informasi terkait ISIS wajib diterima jamaah.

Sekretaris Jenderal Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Himpuh) Muharom Ahmad meminta pemerintah waspada dan mempersiapkan langkah tepat menangkal berkembangnya ideologi ISIS di kalangan jamaah haji. “Khususnya musim haji tahun ini,” ungkapnya.

Sebab, kata dia, sebagai penyumbang jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia sangat mudah menjadi media dan sasaran perkembangan ancaman ideologi radikal. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya fokus pada persiapan internal, tetapi juga eksternal.    

Muharom mengungkapkan, faktor eksternal ini tidak kalah penting. Karena dari sisi ideologi, Indonesia sebagai negara demokrasi Muslim terbesar menjadi sasaran berkembangnya berbagai ideologi radikal yang tidak sesuai ajaran Islam.

Walaupun ia yakin dari banyaknya informasi di media terkait hal tersebut, cukup menjadi perhatian bagi khalayak, termasuk pemerintah.

Dengan demikian, apa pun yang merebak dari tantangan eksternal patut dipersiapkan matang dan tidak menjadi pemicu kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat. “Kita serahkan ke Kemenag untuk dikoordinasikan dengan instansi lain," katanya menerangkan.

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Abdul Djamil mengatakan, persiapan pelayanan haji tetap berjalan sesuai yang telah direncanakan walaupun ada potensi gangguan eksternal, seperti merebaknya ISIS di Timur Tengah.  

Abdul Djamil yakin, Pemerintah Arab Saudi pasti telah melakukan antisipasi dan pencegahan ketat. Selain itu, ia memandang tidak ada waktu bagi jamaah haji Indonesia untuk berinteraksi dengan paham dan ideologi radikal selama menjalankan ibadah haji. "Karena, aktivitas prosesi ibadah haji saja telah menyita waktu dan tenaga para jamaah," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika