REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH - Kepala Seksi Perlindungan Daker Makkah Jaetul Muchlis menyayangkan adanya jamaah haji non kuota  yang sangat tidak layak.

Padahal visa jamaah haji non kuota diperoleh secara resmi dari pemerintah Arab Saudi,  tetapi dari pemerintah tidak memfasilitasi. 

''Yang dikhawatirkan pemerintah, mereka tidak memfasilitasi, membimbing dan mengarahkan dengan baik. Padahal biaya yang dikeluarkan  sangat besar. Seperti halnya penginapan yang ditinggali kedua pasangan jamaah haji  dari Jawa Timur ini sangat tidak layak,'' jelas Muchlis.

Penyelenggara jamaah haji non kuota ini tidak  resmi dan dengan cara administrasi yang tidak benar. Namun mereka menawarkan kepada masyarakat untuk menunaikan ibadah haji  tanpa mengantre, kemungkinan tiap tahun jamaah haji non kuota selalu ada.                                                                                  

Muchlis mengaku kesulitan mengantisipasi dan memberikan perlindungan bagi jamaah haji non kuota karena keberadaan kantor pengelolanya sulit ditemukan. ''Ketika dicek kontak person yang tertulis di ID jamaah haji tidak bisa diangkat,'' papar Muchlis menerangkan.

Sehubungan dengan hal itu dia mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati kepada penyelenggara ibadah haji yang menawarkan tidak perlu antre.

''Sebaiknya sabar untuk mengantre dalam  menunaikan ibadah haji sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah,'' jelas Muchlis mengingatkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika