REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) M. Jasin telah mengusulkan agar pemerintah melakukan sewa pemondokan di Madinah untuk tahun penyelenggaraan selanjutnya dengan jangka waktu yang pendek. Alasannya yakni mengantisipasi perluasan area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
“Di masa pembangunan ini, kontrak jangka panjang akan beresiko,” katanya kepada ROL pada Senin (20/10). Dikatakannya, di Makkah, pemerintah Arab Saudi dalam waktu dekat akan membangun komplek hotel untuk pemondokan Haji yang master plan-nya sudah ada yakni direncanakan dekat dengan Haram dan jalan utama Jeddah-Mekkah.
Sepengetahuannya pula, rencananya pemerintah Arab juga akan membangun transportasi ke Masjidil Haram yang dengan jaringan rel kereta listrik dalam kota. Di samping itu, Madinah khususnya area Masjid Nabawi akan di perluas. “Di area markaziyah saja ada 50 hotel yang akan dibongkar, sehingga kontrak jangka panjang sekarang ini akan beresiko,” tegasnya.
Pada dasarnya, ia menyetujui kontrak pemondokan haji di Madinah dalam jangka panjang. Namun, itu dilakukan nanti setelah pembangunan area perluasan Masjidil haram dan Masjid Nabawi rampung. Dengan begitu, ada kepastian bahwa hotel-hotel di Mekkah dan Madinah yang dikontrak tidak dibongkar atu digusur.
Lagi pula, yang sekarang ini menjadi salah satu prioritas adalah bagaimana Direktorat Jenderal Penyeleggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) segera membuat database hotel-hotel yang bagus, baik di Makkah, Madinah maupun di Jeddah berikut detail harganya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
