REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pembangunan asrama haji Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan dilengkapi dengan Central Business District (CBD). Wali kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, kalau CBD tersebut akan mempermudah jamaah haji dan umroh untuk membeli pernak-pernik atau buah tangan.
"Jadi mereka disana itu khusyuk ibadah aja," terang Arief di Tangerang, Senin (20/4).
Arief mengungkapkan pembangunan CBD ini nantinya bakal mendongkrak penerimaan Kota Tangerang. Pasalnya, jelas Arief, masyarakat dapat membeli oleh-oleh di CBD tersebut dengan bebas. "Kalau jamaah haji misal total ada Rp 30 ribu dan satu orang belanja Rp 1 juta aja, itu sudah Rp 3 Miliar, itu cukup besar. Nah itu yang pengen kita kembangkan," aku Arief.
Arief mengatakan, pembangungan CBD ini diharapkan akan membuka lapangan kerja baru di lingkungan Kota Tangerang. Arief menjelaskan rencananya pemkot akan membeli secara borongan/grosir untuk dijajakan di CBD tersebut. "Nah nanti kan masyarakat bisa menjualnya secara retail," terang Arief.
Meski demikian, Arief mengaku hingga saat ini pemkot masih terkedala anggaran untuk membangun asrama haji tersebut. Arief berharap pemerintah Provinsi dan pusat dapat membantu anggaran pembangunan asrama haji itu. "Kita masih menghitung tapi kurang lebih sekitar Rp 100-150 miliar lah," ungkap Arief soal anggaran yang kemungkinan habis untuk pembangunan asrama haji tersebut.
Sebelumnya, rencana pembangunan asrama haji beserta CBD ini disampaikan Arief saat rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten.
Gubernur Banten, Rano Karno saat membuka acara tersebut mengatakan ada tiga isu dan fokus pembangunan Provinsi Banten pada tahun 2016.
Pertama, peningkatan cakupan dan mutu pelayanan umum dan administrasi pemerintahan. Kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial. Ketiga, peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja.
Sementara, musrenbang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Bupati/Walikota se-Banten, seluruh unsur pemerintahan se-Benten, juga dari pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.