REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Belum terbitnya Keputusan Presiden Soal Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dinilai sebagai salah satu dari segudang persoalan yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah hingga tenggat waktu 22 Mei 2015.

"Itu salah satunya, banyak sekali persoalan yang pending,"kata Sekertaris pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, Senin (25/5).

Selain persoalan BPIH, Abdul mengungkapkan, penyelesaian oleh pemerntah terjadi pada persoalan lainnya. Misalnya, dia mencontohkan, pemerintah pernah mengadakan seleksi untuk pengawasan dana abadi umat. Hal itu, sudah bertahun-tahun hingga sekarang belum kunjung ditetapkan oleh presiden.

Contoh lain, ungkap Abdul, permasalahan anggota Baznas sudah setahun lebih tak berjalan. Padahal pansel sudah bekerja guna melaporkan hasilnya kepada presiden, namun sampai sekarang belum juga ditetapkan.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika