REPUBLIKA.CO.ID, LAGOS -- Sebagai upaya mengembangkan infrastruktur negara, Presiden Nigeria Muhammad Buhari menghentikan pembiayaan pemerintah untuk ziarah keagamaan, termasuk untuk umat Islam.
Keputusan tersebut menuai berbagai pujian karena melihat kebutuhan yang lebih mendesak untuk pembangunan negara.
"Jika pemerintah ingin jujur tentang merawat kebutuhan agama warganya, harus melembagakan dan mendorong kebijakan yang ekonomis akan memberdayakan sebanyak mungkin warga Nigeria sehingga orang tersebut mampu memenuhi kebutuhan seluruh dari perjalanan," ujar Disu Kamor, ketua eksekutif dari Muslim Public Affairs Centre (MPAC) dilansir dari OnIslam, Senin (17/8).
Menurutnya, dengan memberangkatkan warga untuk pergi ke wilayah suci, seperti umat Islam ke Makkah untuk Haji dan umat Kristen ke Yerusalem merupakan kebijakan yang salah arah. Menurutnya, permasalahan berziarah ke tempat suci suatu agama merupakan usaha per orang yang harus dilakukan pribadi.
Dengan keputusan tersebut, setidaknya satu juta dolar telah diselamatkan. Dana tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah usang dan perlu pembenahan untuk melayani kepentingan masyarakat luas.
"Tidak semua peziarah yang disponsori berpikiran rohani untuk mengejar ritual,'' jelas Dr Saudat Sallah Abdul Baqi, presiden Criterion, kelompok perempuan Muslim dalam bisnis dan profesi.
Beberapa dari mereka, kata Saudat, belum disempurnakan empat pilar lain dari Islam, tetapi akan ambil visa untuk pergi haji dengan cara pariwisata dan keuntungan finansial.
Terlebih lagi, dana pembiayaan keberangkatan berziarah agama sering digunakan oleh pejabat-pejabat tidak bertanggung jawab. Hal ini hanya menjadi kebocoran dan pemborosan yang berkedok operasi Haji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
