REPUBLIKA.CO.ID,MAKKAH -- Standar pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) harus disinergikan dalam profesionalisme seluruh faktor pelaksananya.
"Ini perlu diseriusi bersama, supaya jamaah lebih memperoleh kekhusyukan dalam beribadah sekaligus perlindungan,” tegas Kepala Bidang Bimbingan Ibadah Haji dan Pengawasan KBIH Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Ali Rokhmad Ali, Selasa (8/9).
Sebelumnya, pemerintah sudah menyusun standar pelayanan minimal bimbingan manasik bagi KBIH. Pemerintah juga berupaya melakukan penguatan manajemen KBIH melalui akreditasi.
Namun, dia menyatakan, standardisasi dan optimalisasi KBIH itu hanya untuk pelayanan bimbingan di Tanah Air. Bimbingan manasik oleh KBIH hanya berlangsung hingga di embarkasi.
Ali menegaskan bimbingan ibadah selama di Tanah Suci menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah sudah merekrut Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) sebagai petugas kloter yang memberikan bimbingan ibadah kepada para jamaah haji di Tanah Suci.
Menurut Ali, perlu ada ketegasan dan kesamaan persepsi mengenai wilayah bimbingan ini.
Kepala Seksi Bimbingan Ibadah Haji dan Pengawasan KBIH Daker Makkah Tawwabuddin mengatakan, KBIH juga tidak boleh menggunakan atribut KBIH ketika berada di tanah suci. Lantaran seluruh jamaah yang berada di Tanah Suci merupakan jamaah Indonesia.
Ali menambahkan, perlu dibangun sinergisitas dan kemitraan dengan KBIH dalam pelaksanaan bimbingan manasik di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
“Juga mengupayakan pembimbing KBIH sebagai perangkat kloter/petugas kloter dengan konsekwensi harus membimbing semua jamaah dalam kloter,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika