REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi pola komunikasi Kementerian Agama dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait musibah derek roboh kemudian jatuh di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi.
"Kementerian Agama menyampaikan informasi lewat satu pintu. Itu dinilai sangat penting sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran pemberitaan," kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat di Jakarta, Ahad (13/9).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, saat rapat dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin beberapa waktu sebelumnya, Komisi VIII memang meminta agar Kementerian Agama menetapkan juru bicara mengenai informasi haji.
Dengan menetapkan juru bicara, maka informasi yang disampaikan terkait penyelenggaraan haji bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan simpang siur. "Alhamdulillah, saran Komisi VIII itu dilaksanakan. Setidaknya untuk kasus musibah di Mekkah, hal itu kelihatan dengan baik. Semoga ini bisa dipertahankan sampai selesainya pelaksanaan ibadah haji," tuturnya.
Saleh juga memberikan apresiasi kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang telah menangani korban musibah derek (crane) roboh secara cepat.
"PPIH telah bekerja keras untuk menyelamatkan korban luka dan mengidentifikasi identitas korban meninggal dunia dalam waktu yang relatif sangat cepat," katanya.
Meskipun memberikan apresiasi, Saleh mengatakan, langkah-langkah koordinatif harus tetap dilakukan sehingga seluruh jamaah calon haji Indonesia bisa melaksanakan seluruh rukun dan wajib haji sebagaimana disyariatkan. Terkait musibah yang menimpa jamaah asal Indonesia, Saleh mengatakan badai gurun tersebut merupakan musibah yang tidak diduga dan di luar perkiraan otoritas Masjidil Haram.
"Menurut informasi teman-teman yang ada di Saudi, badai itu datang begitu cepat dan tidak diperkirakan sebelumnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
