REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Pemerintah Arab Saudi harus bertanggung jawab atas musibah mobile crane yang terjungkal di halaman bagian timur Masjidil Haram pada Jumat (11/9). DPR berharap Kementerian Agama selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi mengenai bantuan kepada para korban.

"Untuk minta tanggung jawab mereka terkait kecelakaan. Musibah ini juga terkait kebijakan otoritas di Masjidil Haram," kata Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay, Rabu (16/9).

Berdasarkan hasil rapat dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Saleh menyatakan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat. "Terkait hadiah dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud kepada korban," kata dia. 

Namun, Saleh menyatakan informasi yang muncul di media massa Arab Saudi itu belum dapat diverifikasi. Dia mendukung langkah Kementerian Agama yang belum mengumumkan sesuatu yang tidak terverifikasi. "Ini menjadi isu besar di tanah air, segera verifikasi dan konfirmasi," kata dia.

Lukman menyatakan santunan dari Raja Salman memang tersiar di media lokal, termasuk Saudi Press Agency selaku kantor berita resmi Pemerintah Arab Saudi. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia tetap menunggu kabar resmi dari Pemerintah Arab Saudi.

"Kami berharap Pemerintah Arab Saudi dapat merealisasikan kompensasi bagi keluarga korban," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika