REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan di Arab Saudi sedang mempelajari kemungkinan menyampaikan tuntutan hak khusus kepada Bin Ladin Group selaku kontraktor perluasan Masjidil Haram, Makkah. Gugatan terkait dengan korban jiwa dan luka karena derek atau mobile crane terjungkal di Masjidil Haram.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan terbuka peluang untuk mengajukan tuntutan atas hak khusus dalam kejadian mobile crane terjungkal kepada kontraktor perluasan Masjidil Haram. Peluang itu berdasarkan peraturan yang berlaku di Arab Saudi.
Perusahaan atau pihak tertentu yang melakukan keteledoran dan mengakibatkan korban atau hilangnya nyawa dapat diajukan tuntutan khusus. "Ini bagian yang harus didalami terkait dengan peraturan yang berlaku di Arab Saudi," kata Lukman, Kamis (17/9).
Lukman menyatakan gugatan ini tidak mengurangi apreasiasi Pemerintah Indonesia terhadap Raja Salman yang telah memerintahkan pemberian santunan kepada korban mobile crane. "Kami menghargai itikad Raja memberikan santunan kepada ahli waris korban. Ini juga bentuk simpati dan empati kepada keluarga korban yang berduka," kata dia.
Angin kencang menyebabkan mobile crane terjungkal di halaman Masjidil Haram. Lengan crane menjulur hingga ke atap masjid, kemudian bola crane terjatuh ke pinggir mataf. Akibatnya, 107 orang meninggal, termasuk 11 jamaah Indonesia. Sebanyak 42 jamaah Indonesia juga mengalami luka akibat kejadian ini.
Pemerintah Arab Saudi langsung mengambil langkah cepat menangguhkan perusahaan konstruksi besar Binladin Grup dari kontrak baru. Hal itu dikarenakan kecelakaan crane yang menewaskan 107 orang.
Bin Ladin Grup merupakan salah satu perusahaan kontraktor terbesar di kerajaan. Perusahaan didirikan oleh ayah pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden dan dijalankan oleh saudaranya, Osama Bakr. Perusahaan yang didirikan lebih dari 80 tahun itu mengerjakan perluasan di Masjidil Haram.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
