REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengungkapkan, Indonesia memiliki hak memberi masukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji kepada Kementerian Haji Saudi Arabia.
Namun, disarankan cara memberi masukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji kepada Arab Saudi, tidak dilakukan terlalu formal karena bisa menimbulkan kesan pejabat setempat merasa "digurui".
Berpengalaman sebagai Duta Besar di Saudi dan lama menimba ilmu di negara tersebut, Maftuh berharap ketika memberi masukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan tidak melalui jalur formal.
Pascaperistiwa di terowongan Mina Al Mu'aisim pada tahun 1990, Maftuh Basyuni terlibat memberi masukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji kepada pihak otoritas Arab Saudi.
"Bicara baik-baik, tanpa harus menggurui untuk memperbaiki penyelenggaraan haji. Akhirnya ditemui solusi, yaitu membuat terowongan baru yang serupa sehingga dapat digunakan dari arah berlawanan seperti sekarang ini," katanya.
Untuk ke depan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparat setempat juga perlu dilakukan melalui pelatihan jauh sebelum pelaksanaan ibadah haji digelar.
Sepengetahuan Maftuh, ketika menjadi amirul haj beberapa tahun silam, polisi setempat tidak paham bagaimana seharusnya mengambil tindakan tatkala ada insiden di lokasi jamarat.
Para petugas atau polisi itu kebanyakan diambil dari wilayah lain, misalnya dari Riyadh, yang saat puncak haji ditempatkan di lokasi itu. Mereka sangat tak paham, apa dan bagaimana seharusnya bertindak. "Buka buku paspor saja mereka tak ngerti," ungkap Maftuh menerangkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
