REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (Himpuh) mendukung langkah Kementerian Agama meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginvestigasi MLM haji dan umrah. Kerjasama tersebut mendorng masyarakat agar memahami berangkat ibadah harus secara syari dan ikhtiar yang benar.

"Ini kan sesuatu yang tidak jelas (MLM haji dan umrah). Oleh karena itu kalau kemenag bekerjasama dengan OJK menelusuri dana-dana yang dihimpun maka sangat tepat dan kami support secara asosiasi," ujar Ketua HIMPUH, Baluki Ahmad kepada Republika.co.id, Rabu (9/12).

(Baca: Kemenag Minta OJK Investigasi MLM Haji dan Umrah)

Jika masyarakat berniat melaksanakan ibadah haji atau umrah seharusnya sudah siap dengan jumlah dana yang harus dikeluarkan.  Sehingga tidak harus dengan sistem MLM.

Dengan sistem MLM ini pemberangkatan calon jamaah didorong dana dari orang yang ada di belakangnya. Jika tidak mendapatkan  dorongan dana lagi maka tidak bisa berangkat.

"Mudahnya  masyarakat tertipu dengan sistem MLM ini karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Selain itu,  karakter masyarakat Indonesia yang menyukai sesuatu yang murah dan instan menjadi penyebab lainnya mudahnya masyarakat tertipu dengan sistem ini," kata dia.  

Menurutnya, MLM haji dan umrah ini dibawa mereka yang awalnya tidak mengelola haji dan umrah. Karena sudah jenuh dengan produk lain akhirnya para pengelola ini memutuskan untuk mengambil produk haji dan umrah.

"Ini dikarenakan produk haji dan umrah banyak peminatnya," kata dia

Ikuti Whatsapp Channel Republika