REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah tidak sepakat dengan pengambilalihan penyelenggaraan umroh. Menurut Ledia, pemerintah akan mengambilalih penyelenggaraan umrah karena alasan pengelolaan yang kurang baik. Bahkan tak jarang penyelenggara yang 'nakal'.
"Tidak salah, namun selama ini pemerintah pun tidak maksimal dalam kontrol. Intinya itu harus dilakukan kontrol," ujar Ledia kepada wartawan, Senin (28/12).
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya tidak menginginkan umrah dikelola pemerintah. Lebih baik, tetap oleh swasta, tentu dengan syarat-syarat tertentu. "Terutama kontrol," katanya.
Ledia berharap, travel penyelenggara umrah lebih baik dan bertanggunjawab. Agar, tak ada jamaah yang dirugikan. Karena, selama ini tak jarang jamaah dirugikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika