REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan peran pemerintah tentang haji dan umrah masih belum maksimal. Sehingga oknum tidak bertanggung jawab dapat melakukan penipuan dengan mudah.

Dia menuturkan terdapat beberapa faktor yang kurang diperhatikan pemerintah. "Pertama pembinaan dan sosialisasi kepada jamaah itu tidak maksimal dilakukan di masyarakat, sehingga banyak yang tidak mengerti travel haji dan umrah yang bisa dipercaya," kata Saleh, Selasa (8/3).

Masalah kedua, ungkap Saleh, adanya kompetisi yang cukup besar di kalangan travel haji untuk menurunkan paket harga umrah. Sehingga di titik tertentu ada persaingan yang tidak sehat. "Bahkan ada beberapa paket umrah yang tidak rasional jika dibandingkan kebiasaan umumnya," kata dia menerangkan.

Masalah ketiga, sambung Saleh, penegakan aparat hukum yang terbilang masih kurang tegas, padahal banyak jamaah telah mengadukan ke aparat penegak hukum.

Saleh berharap, jika travel terbukti melakukan kesalahan penawaran produk atau paket haji dan umrah, kepolisian harus segera menyelidiki oknum tersebut. "Ke depan, aparat kepolisian dan Kementerian Agama harus bisa bekerjasama," kata dia.

Keempat Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah harus bisa proaktif jika ada pengaduan dari masyarakat. Kata, Saleh itulah kerjasama yang harus diperkuat antara kedua belah pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika