REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus membuka konsultasi cara calon jamaah umrah untuk memilih tempat pemberangkatan haji yang benar. Untuk itu, Kementerian Agama (Kemenag) diharapkan membuka stannya atau pusat informasi di setiap pengajian.

Pengamat haji dan umrah Ade Marfuddin mengatakan, untuk menghindari penipuan berkedok umrah, perlu ada pengawas dari Kementerian Agama. Pengawas itu bisa dari majelis taklim, misalnya. "Karena, pemerintah memiliki data majelis taklim sekian ribu dan harus difungsikan," kata dia.

Menurutnya, modus penipuan yang banyak terjadi seperti bayar dulu baru berangkat. Karena itu, perlu ada regulasi dimana penyelenggara umrah tidak akan merugikan jamaah. "Tidak perlu undang-undang, peraturan Kemenag juga bisa," kata dia.

Ade  pun mengimbau masyarakat agar berhati-hati dengan travel atau tawaran umrah murah dengan bertanya kepada pihak yang mengerti. Selanjutnya, tanyakan kepada lembaga terkait, seperti KUA dan Kemenag, dari tawaran tersebut benar atau tidak.

"Tanyakan kepada mereka yang sudah berangkat dengan travel benar atau tidak. Namun, kepada individu yang dapat dipercaya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika