REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan, walaupun biaya haji dalam dalam dolar Amerika berhasil ditekan dan diturunkan dari 2.717 dolar tahun lalu ke 2.528 dolar (Rp 34.641.304) tahun ini namun beberapa komponen utama yang langsung dirasakan jamaah dinaikkan anggarannya oleh DPR dan pemerintah.
"Ini semua dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi para tamu Allah," katanya, Sabtu, (30/4).
Komponen-komponen yang anggarannya dinaikkan antara lain jumlah makan di Makkah dari 15 kali tahun lalu menjadi 24 kali. Biaya peningkatan bus antarkota di Arab Saudi, biaya peningkatan kualitas makan, fasilitas dan pelayanan selama di Arafah Muzdalifah dan Mina, biaya dan frekuensi manasik haji, hingga biaya diklat petugas haji.
"Adapun biaya-biaya lain yang berhasil diturunkan seperti biaya pondokan di Madinah, biaya pesawat bukan dengan menurunkan mutu tapi karena negosiasi yang sangat ketat antara DPR dengan Kemenag."
Bahkan dalam beberapa kasus seperti negosiasi dengan pesawat dan pondokan-pondokan, Panja BPIH Komisi VIII DPR ikut menemani langsung tim Kemenag. Komponen lain yang juga berhasil ditekan oleh DPR adalah biaya-biaya yang tak langsung berkaitan dengan jamaah seperti biaya badal haji, biaya rapat, biaya SPJ.
"Dalam penetapan biaya haji Komisi VIII tidak hanya berorientasi pada penurunan biaya tapi terutama pada peningkatan mutu pelayanan bagi jamaah. Itulah sebabnya masukan dan aspirasi masyarakat seperti biaya upgrade bus dan biaya manasik kami naikan lagi," terang Sodik.
Hal yang paling menggembirakan dalam dua kali penetapan biaya haji adalah DPR semakin mendapatkan format standar kegiatan dan standar komponen serta standar biaya bagi masing-masing kegiatan atau komponen tersebut. Hal ini akan memudahkan bagi siapa saja yang nanti akan bertugas sebagai Panja Biaya Haji DPR di masa mendatang.
"Dengan telah disepakati BPIH maka DPR minta agar Presiden segera menindaklanjutinya dengan Perpres secepat mungkin," ujar Sodik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika