REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota DPR RI Komisi VIII Sodiq Mujahid mengatakan persiapan Haji yang dilakukan pemerintah masih jauh dari standar pelayanan prima yang diharapkan. Ia mengatakan pelaksanaan manasik haji sebagai bekal Haji dengan baik di beberapa daerah pun tidak maksimum dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
"Jika jamaah tidak masuk Kelompok Bimbingan Haji Indonesia (KBHI) dan hanya mengandalkan manasik haji Kemenag bagaimana jika Kemanag tidak memberikan manasik yang cukup," katanya, Ahad (7/8).
Sodiq menambahkan ada peningkatan diprasarana karena ada beberapa perlengkapan pelayanan yang anggarannya DPR tingkatkan. Tapi kasus ketelambatan visa dan kacau balaunya pengelompokan jamaah dalam kloter menunjukkan standar pelayanan yan buruk.
Ia juga berharap ada peningkatan dalam aspek perlindungan ibadah haji. Untuk visa yang selalu ada keterlambatan Sodiq mengatakan pemerintah harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk mangakomidasi sistem E-Hajj dan sistem visa arab saudi.
"Laksanakan sistem tadi oleh tenaga yang handal, terintegrasi dengan pola pengelompokan jamaah dan lakukan kordinasi yang bersahabat dan produktif dengan pemerintah Arab Saudi terutama untuk urusan imigrasi," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika