REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Jamaah calon haji Indonesia sudah siap bergerak dari Madinah menuju Makkah pada Rabu (17/8). Kepala Bidang Transportasi Daerah Kerja (Daker) Makkah, Subhan Cholid, menyatakan pihaknya sudah siap melayani jamaah dengan mengerahkan 314 bus Salawat.
Subhan pun memberikan sejumlah tips terkait penggunaan bus shalawat. Apalagi peningkatan jumlah jamaah yang memasuki Makkah, berpotensi menimbulkan kepadatan di halte-halte pemberhentian bus shalawat.
Pertama, jamaah setibanya di Makkah jangan langsung terburu-buru untuk segera berangkat ke Masjidil Haram guna melaksanakan umrah. Apalagi jika waktu kedatangannya bersamaan dengan jam waktu shalat.
‘’Kita sarankan mereka (ke Haram) setelah tenang, barangnya sudah kompet di kamarnya masing-masing, dan secara fisik sudah fresh,’’ kata Subhan ‘’Kita juga sarankan agar umrah tidak dilakukan menjelang masuknya waktu salat agar tidak berbenturan dengan orang yang mau berjamaah.’’
Kedua adalah jamaah mesti mengenali waktu-waktu dimana kepadatan jamaah sangat tinggi. Yakni, waktu jumat dan waktu shalat Subuh.
‘’Tantangannya adalah kepadatan jamaah pada waktu Jumat dan Subuh jelang wukuf. Jika selesai shalat di Masjidil Haram, betah-betahlah di masjid dulu untuk menghindari kepadatan jamaah yang keluar selepas menunaikan shalat,’’ katanya.
Tips ketiga soal halte pemberhentian bus shalawat. Pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan Indonesia untuk membuat halte. Karena, jamaah mesti mengenali tanda-tanda tempat halte rombongannya. ‘’Kita tidak diijinkan membuat halte. Jadi, kita hanya pasang umbul-umbul dengan bendera kita dan bendera Saudi sebagai tanda,’’ katanya.
Jamaah juga diimbau untuk tidak berkerumun. Kalau bus shalawat sudah datang, jamaah diharap segera naik. ‘’Para petugas di halte juga diminta untuk mengingatkan jamaah agar jangan menyeberang untuk mengejar bus,’’ kata Subhan.
Jamaah pun perlu diingatkan bahwa tidak ada lagi pelayanan bus shalawat setelah tanggal 5 Dzulhijah. Karena, semua bus sudah dikonsentrasi ke Armina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika