REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta agar pemerintah lebih mengintensifkan lobi ke Arab Saudi untuk meminta tambahan kuota haji. Sejumlah negara Muslim tidak akan menggunakan kuotanya dengan maksimal karena kondisi dalam negerinya.

"Kita ketahui sejumlah negara Muslim seperti Irak, Suriah, Yaman dan beberapa lainnya tengah dilanda konflik di dalam negeri, sehingga kemungkinan negara-negara itu tidak mungkin memaksimalkan kuota haji yang didapat," kata Hidayat lewat keterangan tertulisnya, Rabu (24/8).

Karena itu, pemerintah harus dapat melobi kuota tidak terpakai itu supaya diberikan sebagian ke Indonesia. Penambahan kuota haji sangat mendesak untuk Indonesia mengingat animo masyarakat yang begitu besar. Hal itu bisa terlihat dari panjang dan lamanya antrean untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji.

"Di Jakarta saja antreannya sudah sampai 18 tahun. Jadi kalau daftar sekarang baru tahun 2035 nanti bisa berangkat. Di Kalimantan Selatan lebih lama lagi, tahun 2043 baru berangkat. Jadi kondisinya sudah sangat mendesak untuk tambahan kuota," kata dia.

Selain dapat memperpendek antrean haji, kata dia, penambahan kuota juga bisa menghindarkan masyarakat dari tergoda bujuk rayu menempuh jalan pintas untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Misalnya, seperti yang terjadi dalam kasus jamaah haji Indonesia yang ditahan karena menggunakan paspor Filipina.

Jamaah Indonesia yang ditahan di Filipina, kata dia, adalah korban bujuk rayu oknum yang melihat ada peluang dari negara-negara yang memiliki kuota haji, tetapi tidak memaksimalkan kuotanya karena jumlah penduduk muslimnya sedikit. "Mereka mau menempuh cara itu karena ada jaminan mereka bisa ke Tanah Suci dengan aman. Kalau mereka tahu bahwa mereka akan berangkat dengan paspor palsu, dengan cara ilegal mereka juga tentu tidak akan mau," kata Hidayat.

Terkait paspor palsu calon jamaah haji, Hidayat berharap pemerintah dapat melindungi warga negaranya yang menjadi korban bujuk rayu kemudahan berhaji melalui negara orang. Lobi-lobi perlu dilakukan dengan pemerintah Filipina dalam konteks tetangga satu kawasan ASEAN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika