REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodiq Mujahi meminta Kemenag bertindak tegas kepada Muasassah Asia Tenggara yang bertanggung jawab memberikan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina).
"Seharusnya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sudah tidak ada masalah karena anggaran Armina yang naik 35 persen dari tahun lalu," jelas dia kepada Republika, Rabu (14/9).
Masalah yang terus berulang seperti nasi basi dan pelayanan perkemahan yang kurang maksimal karena Indonesia terlalu ramah.
"Pengalaman menunjukkan kebaikan dan bijaksana (terkesan sikap lembek) kita kepada mereka cenderung membuat kita kurang berwibawa di hadapan mereka," ujar dia.
Masalah yang dialami jamaah jika yang bertanggung jawab pihak Muasassah biasanya tanggung jawab hanya sejauh ganti rugi saja, tanpa adanya tindakan hukum. Sodiq menyarankan tahun depan, Kemenag terus meningkatkan silaturahmi dengan Kementrian Haji Saudi agar pengaduan terhadap Muasassah dapat diperhatikan tetapi biasanya mereka cenderung membela bangsanya. Padahal Muassasah Asia Tenggar dipegang oleh warga Saudi keturunan Indonesia Malaysia.
Kemenag harus perkuat posisi, Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi karena membawa 200 ribu jamaah. Seharusnya ada tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran jika yang terjadi ada di pihak Muasasasah. Kemenag juga tak bisa lepas dari pengawasan layanan kepada jamaah haji, seperti katering yang masih saja ada yang basi.