REPUBLIKA.CO.ID, JAKARATA -- Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Abdul Jamil telah meresmikan kantor pelayanan haji satu atap pada Senin (28/11). Ada empat kantor yang diresmikan, yaitu di Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bandung.
Abdul Djamil mengatakan, bahwa layanan satu atap merupakan kelanjutan dari kebijakan penyederhaan pendaftaran haji. Menurutnya, pada 2016, Ditjen PHU telah melakukan inisiatif menyederhanakan pendaftaran haji hanya dua fase.
"Sebelumnya pendaftaran haji dilakukan melalui tiga fase: Kemenag, lalu ke bank penerima setoran (BPS), kemudian kembali lagi ke Kemenag lagi. Di 2016, ini disederhanakan menjadi dua saja: Kemenag lalu ke bank dan jamaah sudah bisa pulang membawa nomor porsi," ujarnya, Selasa (29/11).
Seiring penyederhaan pendaftaran, kata Abdul Djamil, secara berangsur Kemenag juga berupaya menginisiasi layanan satu atap. Caranya, membuat satu fasilitas gedung yang di dalamnya ada pihak-pihak yang berkompeten terhadap pendaftaran haji.
"Pertama adalah pihak Kemenag. Ada orang Kemenag di gedung itu. Di tempat yang sama juga ada pihak bank penerima setoran yang membuka outlet layanan," ujarnya.
"Jadi, setelah dari Kemenag di gedung yang sama mereka bergeser ke outlet bank yang juga ada di situ. Jamaah datang ke satu gedung dan hanya butuh layanan satu jam," katanya.
Mantan Rektor IAIN Walisongo Semarang ini mengaku, terus mendorong beberapa daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Pasalnya, layanan ini akan sangat membantu dan memudahkan jamaah, khususnya di daerah yang jarak antara kantor Kemenag dengan bank penerima setoran berjauhan antara satu dengan lainnya.
"Jamaah kalau lokasi tinggalnya jauh dari Kabuaptan/Kota, kalau terpisah layanannya dengan bank itu kan membutuhkan waktu, kadang menyulitkan, apalagi kalau jaraknya jauh," ungkap Abdul Djamil.
Senada dengan Djamil, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jabar Buchori mengatakan, bahwa fasilitas layanan satu atap ini sangat membantu jamaah. Menurutnya, di beberapa daerah di Jawa Barat, ada wilayah yang akses menuju satu Kantor Kemenag saja membutuhkan waktu berjam-jam. Belum lagi akses menuju ke Kantor BPS.
Akibatnya, untuk mendaftar haji bisa memakan waktu hingga dua hari. Dengan adanya layanan satu atap, jemaah tinggal menuju pada satu lokasi dan proses pelayanannya hanya berlangsung satu jam. "Pelayanan ini, bisa memotong waktu yang sangat cepat," katanya.
Untuk membuat layanan haji satu atap ini, kata Buchori, dibutuhkan perhatian pemerintah daerah dan komtimen beberapa pihak, termasuk BPS. "Peran Pemda cukup besar. Saya berharap pemerintah daerah lain bisa menyusul. Kemenag di daerah bisa melobi ke Pemdanya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
