IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Menurut Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), jika wacana penambahan kuota haji benar, maka penyelenggara ibadah haji harus siap lebih awal. Menteri Agama bersama DPR RI harus segera melakukan rapat awal pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2017.

"BPIH harus segera mulai dibahas, sehingga diharapkan jauh-jauh hari paling tidak awal Maret sudah diusulkan ke Presiden," kata Komisioner KPHI, Syamsul Maarif kepada Republika, Senin (9/1).

Dikatakan Syamsul, semakin banyak jamaah haji, tentu akan semakin bertambah pelayanannya. Terutama yang harus dipersiapkan terkait akomodasi rumah (pemondokan) untuk jamaah haji tahun ini.

Menurutnya, rumah harus segera dipersiapkan karena bisa jadi negara yang tahun lalu tidak mengirimkan jamaah haji, tahun ini akan mengirim lagi. Seperti Iran, tahun lalu tidak mengirim mungkin tahun ini akan mengirim. "Semakin lebih awal melakukan pencarian rumah, maka semakin baik karena akan mendapatkan harga yang lebih murah," ujarnya.

Dikatakan Syamsul, jika pencarian rumah untuk para jamah haji dilakukan di akhir-akhir, maka biasanya harganya akan jauh lebih mahal. Menurutnya, melakukan pencarian rumah bisa dilakukan setelah BPIH ditentukan.

Oleh karena itu, penyelenggara ibadah haji harus mulai bekerja. Kemenag harus mencari alternatif rumah yang akan disewa. Sehingga bisa mendapatkan harga yang terbaik dan rumah yang baik.

Sebelumnya, kantor berita Arab News pada Sabtu (7/1) melaporkan Raja Salman telah setuju usulan meningkatkan jumlah haji pada tahun ini. Kabar tersebut langsung mendapat sambutan hangat dari konsulat-konsulat haji.

Beberapa tahun lalu Arab Saudi telah memotong 20 persen kuota bagi jamaah haji asing dan memotong 50 persen untuk jamaah haji domestik. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan jamaah haji selama proyek perluasan Masjid al-Haram dilakukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika