IHRAM.CO.ID,  JAKARTA -- DPR meminta Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin memastikan kepada Pemerintah Arab Saudi terkait penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jamaah. Pasalnya, hingga kini, rencana penambahan kuota tersebut masih dalam bentuk lisan semata.

"Jangan ceroboh, karena ini belum ada hitam di atas putih. Kalau Arab Saudi bilang //no problem// kita percaya tapi harus ada perjanjian tertulis," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis kepada //Republika.co.id//, Rabu (18/1).

Belum lama ini, Menag Lukman berkunjung ke Arab Saudi dan menandatangani sebuah nota kesepahaman soal kuota haji. Namun, Iskan menyebut, perjanjian tersebut hanyalah sebatas normalisasi kuota dan belum mencskup perihal penambahan kuota.

Alhasil, kata dia, saat ini, kuota yang sudah pasti yakni 211 ribu jamaah. Sementara untuk penambahan kuota 10 ribu jamaah, Menag perlu meminta kepastian lagi dari Saudi. "Kami agak heran, belum ada hitam di atas putih tapi sudah jumpa pers oleh Presiden soal penambahan kuota. Tidak boleh begini. Tidak boleh main-main," kata Iskan.

Menurut dia, sebelum ada perjanjian pasti, pemerintah sebaiknya jangan mengumumkan rencana tersebut ke publik. Iskan khawatir rencana tersebut akan berubah begitu saja apabila tidak ada kepastian dari Saudi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi telah memutuskan mengemnalikan kuota jamaah haji Indonesia untuk musim haji 2017. Selama lima tahun terakhir, Indonesia dan juga negara lain mengalami pengurangan kuota lantaran adanya proyek renovasi Masjidil Haram. Pengurangan kuota jamaah haji Indonesia sempat dipangkas hingga 20 persen sehingga hanya berjumlah 168 ribu jamaah.

Kini setelah adanya normalisasi kuota, maka Indonesia mempunyai 211 ribu kuota. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo juga mengumumkan bahwa Saudi mengabulkan permintaan Indonesia untuk penambahan kuota 10 ribu jamaah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika