Dalam berbagai literatur yang terbit pada pertengahan abad ke 16, kekhalifahan Otoman yang wilayahnya meliputi Makkah dan Madinah, mengatur secara serius penyelengaraan haji. Salah satu diantaranya adalah memberikan anggaran khusus bagi pejabat di provinsi Suriah yang pada saat itu melayani perjanalan para jamaah haji.

Anggaran provinsi Suriah itu berisi pengeluaran rutin atas nama pejabat yang menjadi bagian rombongan khalifah haji. Pada catatan perjalanan haji tahun 1636-1637 disebutkan pemimpin rombongan khalifah haji akan mendapatkan hak untuk menunggangi delapan unta. Selain mengantarkan jamaah petugas haji ini juga diberi kewajiban menjaga lokasi pemberhentian, menyediakan  unta; melakukan koordinasi perjalanan khalifah setiap kali hendak menetap untuk beristirahat atau memulai rute perjalan baru.

Hal tersebut jelas menjadi pekerjaan yang sulit. Ini misalnya mereka harus melayani banyak manusia yang kehausan, lelah, dan gugup. Bukan hanya itu sebagian besar dari mereka bersenjata dan kerapkalii terlibat kompetisi sehingga membuat pemimpin ziarah harus memastikan mereka tidak menimbulkan aksi kekerasan.

Para 'pengawas dan pelayanan jamaah haji' dari kekkahlifahan Otoman ini juga dibebani pekerjaan yang lain. Untuk itu mereka juga mempunyai beberapa orang yang menjadi pembantu (Nazir) misalnya, petugas yang mengurusi keuangan, juru tulis, mempersiapkan akomodasi perjalanan, hingga mengatur penggunaan uang tunai di sepanjang perjalanan.Sang pemimpin dicirikan mempunyai hak menunggangi dua ekor unta sementara Nazirnya hanya punya hak menunggangi satu ekor unta saja.

Ketika berada di Makkah para petugas haji ini juga harus mengelola pembagian zakat dan sedekah dari Sultan Otoman yang dipercayakan kepadanya. Para petugas haji ini saat itu memang juga menjadi orang kepercayaan Sultan Otoman dan mereka diangkat dan dipilih dari berbagai tokoh dari kalangan masyarakat yang tinggal di Damaskus atau seputaran Suriah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika