IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk meningkatkan kemampuan diplomasi terhadap Arab Saudi. Kemampuan diplomasi yang baik kepada negara tersebut diyakini mampu mendatangkan manfaat terutama bagi jamaah haji Indonesia saat berada di Tanah Suci.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan, jumlah jamaah haji yang besar tidak menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk bernegosiasi dengan Saudi. Meski setiap tahun jumlah jamaah haji Indonesia cukup banyak berangkat ke Tanah Suci, namun hal itu tidak cukup kuat untuk membuat Saudi mengabulkan seluruh permintaan Indonesia terkait perhajian.
"Lalu apa //bargaining//-nya? Saudi mempunyai kesamaan sejarah kultur dengan Indonesia. Ini yang tidak dimanfaatkan dengan baik," ujarnya, baru-baru ini.
Sodik menyebut, tenaga kerja Indonesia (TKI) di Saudi kebanyakan bekerja sebagai sopir dan asisten rumah tangga. Sementara untuk pusat kesehatan dan bank, banyak didominasi oleh tenaga kerja dari India. "Pendekatan sejarah, agama, perjuangan, dan budaya harus diusung," kata politikus dari Partai Gerindra ini.
Namun, dia mengapresiasi, sikap Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdurrahman Mohammad Fachir yang agak 'koboi'. Menurut Sodik, sosok Abdurrahman luwes dan mampu mengedepankan kesamaan sejarah dan kultur Indonesia dan Arab Saudi. Bahkan, saat pertama kali bertugas sebagai dubes, Abdurrahman berusaha menghafalkan lagu Kerajaan Saudi dan mempertontonkannya ke pihak setempat.
"Pendekatan-pendekatan semacam ini yang sebaiknya dilakukan. Jumlah (jamaah haji) banyak tidak menjadi kekuatan kita. //Toh// kalau tidak bisa umrah dan haji, siapa yang rugi," ujar Sodik.
Selain kemampuan berdiplomasi, Kemenag pun diminta menjelaskan secara gamblang perihal pembagian sisa kuota tambahan. "Menteri Agama mengatakan sisa kuota tambahan akan dibagi secara proporsional tapi sampai sekarang belum jelas proporsionalnya seperti apa," kata pengamat perhajian Muhammad Subarkah.
Selain itu, pemerintah dinilai juga harus memperhatikan betul kesehatan jamaah haji Indonesia. Menag, kata dia, jangan hanya terpaku pada program biasa, namun harus mendahulukan masalah-masalah penting seperti paspor.
Subarkah menyebut, paspor sebaiknya diurus lebih awal sehingga persiapan lebih berjalan matang. "Sekarang semua serba terburu-buru. Masih bayak 'PR' yang harus diselesaikan. Kami hanya berikan masukan dari luar. Haji harus diurus secara politik. Bahkan kalau perlu DPR memberi tekanan lebih besar lagi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika