IHRAM.CO.ID, MAKASSAR -- Kementerian Imigrasi mensyaratkan setiap keberangkatan agen atau biro perjalanan umrah harus memiliki rekomendasi dari Kementerian Agama guna untuk pembuatan paspor guna memutus mata rantai agen nakal melakukan praktik penipuan hingga menelantarkan jamaahnya di tanah suci.
"Berangkat umrah harus ada rekomendasi. Ini salah satu upaya kita untuk mencegah pemberangkatan umrah para travel biro yang tidak terdaftar di Kementerian agama. Semua ini adalah bagian sinergi dalam rangka mengantisipasi praktik yang tidak sesuai prosedur," tegas Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Ramli HS, Jumat.
Menurut dia, penambahan persyaratan membuat paspor harus dilengkapi rekomendasi itu, bukan memperpanjang birokrasi melainkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan para jamaah yang hendak melakukan ibadah di tanah haram.
Sehingga langkah ini jangan disalahtapsirkan, seolah-olah syarat yang diciptakan mengurus rekomendasi dipersulit padahal ini demi kebaikan bersama. Kalaupun nantinya dikatakan menumbuhsuburkan praktik Pungutan Liar (Pungli) atau lainnya, tentu ada aturan yang mengikat.
"Tentu instansi terkait akan mengatur aturannya. Cara ini bertujuan membantu memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia yang hendak berada di luar negeri diketahui secara resmi untuk dilindungi sesuai dengan aturan kita di Indonesia," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, perlindungan itu bukan hanya sampai di luar negeri, dalam hal ini perwakilan perintah diluar negeri juga berperan guna melindungi warganya bila berangkat secara resmi, tidak ilegal. Upaya ini dilakukan secara dini untuk memberangkatkan WNI tidak secara nonprosedural.
"Sejak berangkat pun harus diberikan perlindungan, ini semua seusai dengan nawa cita Presiden Joko Widodo, disitu disebutkan menghadirkan kembali negara untuk memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa dan negara dan menciptakan rasa aman bagi seluruh rakyat," paparnya kepada wartawan di ruang kerjanya.
Untuk kasus penyalahgunaan paspor umrah, Ramli menyebut, beberapa orang telah ditangkap dan tidak diizinkan terbang, karena berdasarkan penelitian imigrasi ada 132 orang secara nasional dibatalkan penerbangannya karena dokumennya tidak sesuai persyaratan.
"Kalau untuk pemohon pembuatan paspor secara nasional kita tolak sebanyak 1.600 orang, khusus Sulsel ada 44 orang. Rata-rata pengusulan paspor untuk perjalanan namun nyatanya terindikasi bukan berwisata atau beribadah tapi bekerja disana," ungkap dia.
Sementara di wilayah Sulsel, tambah Ramli, tidak pernah membatalkan keberangkatan, sebab selama ini keberangkatan melalui pintu masuk di Sulsel belum ada, sebab rata-rata di Jakarta. Sedangkan jumlah WNI yang dideportasi kebanyakan dari Hongkong, Taiwan, Saudi Arabia dan Malaysia. ***4***
Ikuti Whatsapp Channel Republika