IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat berharap pengelolaan keuangan haji dilakukan secara profesional. Selama ini, penyimpanan dana haji di surat berharga syariah negara (SBSN), surat utang negara (SUN), dan deposito berjangka syariah dinilai belum memberikan manfaat maksimal.

"Ada keinginan (dari Jokowi) untuk memiliki satu badan tersendiri untuk mengelola keuangan haji," ujarnya kepada //Republika.co.id//, Senin (13/3).

Jokowi, kata Nur, menyarankan pengelolaan dana haji sebesar Rp 90 triliun agar digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang sudah jadi seperti jalan tol. "Tujuannya, untuk memastikan ada keuntungannya. Jadi, tidak membangun dari nol yang tidak tahu prospeknya," kata Nur.

Dia menyebut, Jokowi ingin agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) segera terbentuk dan melaksanakan tugasnya. Dengan begitu, percepatan pengelolaan besarnya dana haji secara profesional bisa segera diilakukan.

Nur berharap, dengan kehadiran BPKH, dana haji yang merupakan uang amanat rakyat dapat didayagunakan optimal untuk memperoleh nilai manfaat. Pasalnya, semakin besar nilai manfaat yang dihasilkan, maka subsidi pemerintah terhadap jamaah haji semakin sedikit.

"Mudah-mudahan pengelolaan profesional, amanah, prudent/ hati-hati, tanggung jawab, keuangan haji semakin baik posisinya di masa yang akan datang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika