IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI segera mengadakan rapat konsultasi terkait penyelenggaraan ibadah haji bersama pemerintah. Rapat ini akan membahas mengenai manajemen pelaksanaan dan politik ekonomi haji.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, rapat konsultasi dilakukan dengan pihak yang terlibat penyelenggaraan haji. Kebetulan" 2017 merupakan tahun pertama kuota haji Indonesia dikembalikan bahkan ditambah sehingga perlu evaluasi dan persiapan matang," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (13/4).
Fahri mengatakan, ada dua hal yang dibahas dalam rapat konsultasi tersebut yaitu manajemen pelaksanaan dan politik ekonomi haji. Kata dia, untuk manajemen pelaksanaan sudah terdapat 18 kemajuan, sehingga dirinya berterima kasih kepada Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama yang sudah membahas dan menyepakatinya.
"Dari sisi manajemen ada perbaikan, sehingga saya berterima kasih kepada Komisi VIII DPR dan Kemenag yang sudah membahas dan menyepakati upaya perbaikan tersebut," ujarnya.
Terkait politik ekonomi haji, Fahri menjelaskan, ada penambahan kuota dan tahun ini Presiden Joko Widodo mengangkat komisioner Badan Pengelola Keuangan Haji. Menurut dia, DPR telah menyetujui untuk menyerahkan uji kelayakan dan kepatutan anggota BPKH yang dilaksanakan di Komisi VIII DPR.
"Dua hal itu yang akan dibahas mendalam, bagaimana persiapan pemerintah menjawab isu dengan baik. Karena kami ingin melanjutkan diplomasi dan komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi yang telah mengambil langkah positif," katanya.
Selain itu, menurut dia, Indonesia memiliki dana sekitar Rp90 triliun untuk investasi yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur haji misalnya membangun kota Indonesia di Mekkah dan Madinah. Hal itu, kata dia, sebagai langkah mengenalkan Indonesia secara utuh kepada dunia dengan menampilkan budaya dan kuliner Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika