IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Seleksi wawancara dalam rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon anggota dewan pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dari unsur masyarakat oleh Komisi VIII DPR RI akan dilakukan pada 25 dan 26 April. Namun sebelum wawancara dilakukan, Komisi VIII terlebih dulu akan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Agama.

Komisi VIII akan mengundang Menteri Agama untuk mendalami substansi yang menjadi tugas dan fungsi pokok BPKH. "Supaya ketika nanti (dewan pengawas) sudah ada yang terpilih, modal kerja sudah ada, sehingga umat merasa nyaman berharap. Masa depan investasi ada di pundak saudara-saudara yang terpilih," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4).

Menurut dia, proses seleksi dewan pengawas BPKH harus dilakukan secara hati-hati dan membutuhkan verfikasi cermat. Pasalnya, rangkaian tahap ini akan menentukan siapa saja yang akan mengelola dana haji.

Dikatakan Ali, Komisi VIII nantinya juga akan bertanya kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengenai teknis dan mekanisme BPKH. Salah satunya yakni mengapa uji kelayakan dan kepatutan anggota BPKH baru dilakukan pada 2017, padahal peraturan soal BPKH sudah diundangkan pada 2014.

Pada tahap awal uji kelayakan dan kepatutan hari ini, Komisi VIII baru melakukan seleksi administratif. "Kami akan mendalami berkas terlebih dulu untuk memastikan profesionalisme para calon dewan pengawas," kata dia.

Seleksi berkas akan memakan waktu satu hingga dua hari. Seleksi wawancara sendiri baru akan dilakukan nanti usai Komisi VIII bertemu dengan Menteri Agama. "Kami akan menunggu Menag hadir di sini untuk memperjelas mekanisme yang terjadi saat ini karena badannya (BPKH) belum terbentuk. Setelah menanyakan itu, baru seleksi wawancara dilangsungkan," ujar Ali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika