IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi massa (ormas) Islam, Al Washliyah, turut mengomentari usulan pemerintah terkait penggunaan dana haji untuk membiayai investasi infrastruktur. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah Yusnar Yusuf Rangkuti, dana haji merupakan dana yang dikumpulkan jamaah, namun pengelolaannya dilakukan pemerintah.

Artinya, efisiensi pengelolaan dana haji merupakan kewenangan pemerintah. "Ketika ingin dijadikan sebagai dana investasi, kami setuju-setuju saja selama pemerintah menggunakannya untuk kepentingan haji," ujarnya kepada Republika.co.id, kemarin.

Dia menyebut, hasil keuntungan investasi harus bisa dibagikan kembali ke jamaah. Yusnar Yusuf menecontohkan, infrastruktur yang bermanfaat bagi kepentingan haji di antaranya perumahan di Makkah, Arab Saudi. Menurut dia, selama ini, Indonesia harus menyewa perumahan di sana, sehingga apa salahnya pemerintah melakukan pendekatan ke Saudi, dan membangun perumahan di sana. "Kita sewa lahan selama 25 atau 35 tahun, kemudian kita bangun gedung bertingkat di atasnya untuk penginapan jamaah haji," kata dia.

Selain untuk infrastruktur perhajian, Yusnar melihat, tidak ada salahnya apabila pemerintah menggunakannya untuk pembangunan jembatan, jalan raya, maupun fasilitas sejenis. "Ini menunjukkan bahwa dalam membangun negaranya, Islam tidak melihat agama karena dapat berguna bagi semua orang," ujarnya.

Dia percaya, pemerintah akan cermat, amanat, serta tidak akan menyengsarakan rakyat ketika menggunakan dana haji. Pasalnya, penggunaan dana haji itu pun pasti akan diamati dan diawasi oleh banyak pihak. "Kita bantu pemerintah, tunjukkan bahwa kita bukan Islam yang tidak suka dengan pemerintah, saling mendukung sehingga tidak ada lagi persepsi Islam garis keras yang gaduh dan menimbulkan perpecahan," ucap Yusnar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika