IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI menilai indeks kepuasan pelayanan haji yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) harus diperinci secara jelas. Pasalnya dari hasil yang diumumkan, komponen yang ditampilkan masih bersifat umum.
"Harus dimunculkan kepuasan per kegiatan yang detail," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid kepada Republika.co.id, Kamis (18/5).
Sejauh ini, tingkat kepuasan yang dirilis hanya terkait kepuasan kepada kualitas infrastruktur, pelayanan administratif manajemen dan pelayanan di Arab Saudi. Namun, semuanya masih umum dan dinilai belum memberikan rincian jelas.
Sodik mengatakan seharusnya hasil survei menyasar pada hal-hal yang lebih spesifik. Di dalam negeri, misalnya, semestinya dijelaskan bagaimana kepuasan jamaah terhadap pelayanan pendaftaran dan pelunasan, pengelompokan jamaah, pelayanan visa, pelayanan embarkasi, dan lainnya. Begitu juga terhadap pelayanan di Saudi. "Harus di-breakdown, jika di-breakdowndetil saya kira angka tingkat kepuasan tidak setinggi itu," kata politikus dari Partai Gerindra ini.
Selain itu, dia juga mengoreksi kepuasan per level jamaah. Dia meragukan apakah tingkat kepuasan untuk jamaah kota, kelas menengah, dan kaum terpelajar benar setinggi itu atau tidak.
Seperti diberitakan sebelumnya, BPS merilis hasil survei indeks kepuasan jamaah haji Indonesia (IKJHI) terhadap pelayanan haji 2016 yang diselenggarakan Kementerian Agama. Survei BPS menunjukkan IKJHI 2016 sebesar 83,83 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan pencapaian sebelumnya yang tercatat 82,67 persen.
Survei bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan, harapan terhadap layanan panitia haji, saran, dan masukan. Survei dilaksanakan dengan tiga metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan kuesioner, wawancara, dan observasi. BPS membagikan kuesioner survei kepada 18.500 orang jamaah, tiga hari selepas mereka berada di Saudi. Kategori jamaah pemberangkatan terdiri atas gelombang pertama, kedua, dan jamaah yang sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
