IHRAM.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap biro perjalanan umrah selama ini. Menurut dia, pemerintah tidak boleh lepas tangan dalam menyelesaikan kasus First Travel yang dituduh telah menipu jamaah.
"Kalau sampai terjadi praktek-praktek demikian itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab," ujar Din Syamsuddin usai menghadiri peluncuran buku terbaru Jimly Asshidique di Aula Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (23/8).
Din menganggap pemerintah jangan hanya secara legal, formal, yuridis, tetapi juga secara moral. Pemerintah, khususnya menteri agama harus ikut bertanggung jawab minimal secara moral.
"Inilah lemahnya pengawasan kehidupan bernegara kita ini karena ada budaya pengabaian, pembiaran, permisif dan apalagi jika praktek semacam itu terjadi kong kalikong dengan pejabat pemerintah, maka itu suatu keburukan," kata mantan Ketua MUI Pusat tersebut.
Din berpesan kejadian First Travel menjadi pelajaran. Sebab, jika dibiarkan akan merugikan masyarakat. "Kalau sekarang yang dirugikan kelas menengah ke atas, banyak praktek-praktek yang merugikan kelas bawah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika