IHRAM.CO.ID, PURWOKERTO -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin meminta kasus First Travel yang telah merugikan puluhan ribu umat Islam di Tanah Air, agar diusut tuntas pihak kepolisian. Sebisa mungkin, Din berharap agar dana biaya umrah yang telah disetorkan umat Islam agar dikembalikan.

"Pihak First Travel harus bertanggung jawab. Dana umrah yang sudah disetorkan umat Islam, harus dikembalikan," jelas Din saat berada Univesitas Muhammadiyah Purwokerto, Senin (28/8).

Meski demikian, dia juga meminta agar pemerintah tidak lepas tangan terhadap kasus ini. Hal ini karena pemerintah dianggap telah lalai melakukan pengawasan, sehingga sampai terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. "Kenapa sampai terjadi, dan kenapa tidak diawasi pemerintah?," katanya.

Din mengaku, sebelum kasus PT First Travel ini terungkap, dia mendapat informasi biro perjalanan umrah dan haji tersebut pernah mendapat peringatan dalam masalah pemberangkatan jamaah umrahnya. "Namun kenapa, izin usaha perusahaan tersebut tetap diperpanjang. Tidak justru diambil langkah tegas pada saat itu, sehingga tidak memperbanyak korban," jelasnya.

Berdasarkan pertimbangan semacam itu, Din menilai, pemerintah juga tidak boleh lepas tangan. "Bukan berarti pemerintah harus menalangi pengembalian dana umat yang telah dirugikan First Travel. Tapi paling tidak, secara moral pemerintah ikut berpihak pada para korban," katanya.

Bahkan yang lebih penting lagi, Din menyebutkan, pemerintah harus melakukan pemantauan yang lebih cermat terhadap biro-biro perjalanan serupa. Tujuannya agar kasus-kasus seperti yang dilakukan First Travel, tidak sampai terulang lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika