IHRAM.CO.ID, TERNATE -- Komisi IV DPRD Maluku Utara (Malut) meminta Kementerian Agama (Kemenag) menjadikan Ternate sebagai daerah embarkasi haji untuk wilayah Maluku dan Papua. "Di wilayah Maluku dan Papua belum ada daerah embarkasi haji. Jadi, Kemenag sebaiknya mempertimbangkan Ternate sebagai daerah embarkasi haji untuk wilayah itu," kata Ketua Komisi IV DPRD Malut, Farida di Ternate, Senin (18/9).

Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat selama ini memberangkatkan jamaah calon haji daerahnya melalui embarkasi haji Makassar. Kondisi ini, kata dia, membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk biaya embarkasi haji cukup besar. "Malut, misalnya, mencapai Rp 5 miliar lebih setiap musim haji," katanya.

Menurut dia, Ternate sangat layak menjadi daerah embarkasi haji, karena infrastrukturnya sudah cukup memadai, Bandara Sultan Babullah di daerah ini, misalnya, sudah dapat didarati pesawat berbadan lebar.

Di Ternate juga sudah ada rumah sakit tipe B yakni RSUD CHasan Boesori yang dapat dijadikan tempat perawatan bagi JCH yang menderita sakit sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci atau ketika mereka pulang dari Tanah Suci.

Kondisi asrama haji di Ternate, kata Farida, memang belum memadai, terutama dari segi kapasitas tempat tidur. Ini karena asrama haji untuk embarkasi haji minimal berkapasitas 450 tempat tidur, sementara asrama haji di Ternate baru memiliki sekitar 200 lebih tempat tidur.

"Tetapi hal itu, tidak menjadi masalah mendasar, karena Pemprov Malut terus mengupayakan penambahan kapasitas tempat tidur di asrama haji Ternate, termasuk berbagai fasilitas penunjang lainnya, baik dengan dukungan dana APBD maupun dari APBN," katanya.

Sebelumnya Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba mengaku, telah mengusulkan Ternate sebagai embarkasi haji kepada Menteri Agama dan sudah mendapat lampu hijau. Namun, belum dapat dipastikan kapan akan direalisasi, karena masih harus dilakukan pembenahan, terutama fasilitas asrama haji di Ternate.

Ikuti Whatsapp Channel Republika