IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Samidin Nashir mengatakan, bahwa pihaknya mempunyai cacatan penting terkait pelayanan jamaah haji 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Menurut dia, masih banyak yang perlu diperbaiki oleh pemerintah, walaupun hasil survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) yang diungkap BPS meningkat tipis 1,02 persen dibandingkan tahun lalu.
"Jadi yang menjadi catatan KPHI yang krusial itu perkemahan di Mina itu tidak layak. Jadi perlu ada pembangunan minimal renovasi agar daya tampungnya itu layak," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (1/11).
Menurut dia, untuk pelaksanaan ibadah haji tahun depan pemerintah harus melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, sehingga jamaah Indonesia bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal di Arafah maupun di Mina. "Pemerintah Arab Saudi itu kan butuh kerjasama. Kalau pemerintah Indonesia mendorong bagaimana supaya pelayanan haji di situ lebih bagus, tentu Arab Saudi juga akan menyesuaikan. Jadi tergantung negosiasinya," ucapnya.
Ke depannya, Samidin mengatakan, pemerintah harus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, baik dalam pelayanan katering, transportasi bus, maupun pelayanan tenda jamaah di Mina. Jadi, pemerintah harus bekerja sama dengan Arab Saudi untuk membenahi perkemahan di Mina karena tidak layak. "Itu dampaknya luar biasa, termasuk peningkatan angka kematian itu kan faktor yang berpengaruh dari situ juga," katanya.
Dikatakan Samidin, kondisi tenda di Mina sangat sempit. Bahkan, kata dia, satu orang jamaah itu hanya mendapatkan tempat 0,8 meter untuk istirahat, sehingga kaki jamaah pun tidak bisa lurus. Ia pun mengibartkan jamaah haji di tenda Mina seperti halnya ikan sarden karena kapasitas ruangan tenda tidak mencukupi.
Di samping itu, Samidin juga mengungkapkan bahwa akomodasi di Madina juga perlu diubah dari yang selama ini menerapkan sewa waktu menjadi sewa musim.Ia berharap, ke depannya pelayana jamaah haji Indonesia semakin bagus. "Pertama di bidang pelayanan di Armina itu harus serius itu. kalau gak kasihan jamaah kita. Kemudian terkait dengan perlindungan jamaah juga, karena banyak yang meninggal dan juga banyak yang hilang," ujarnya.
Samidin menambahkan, banyaknya jamaah haji yang hilang tahun ini dikarenakan pemerintah Indonesia belum bisa menggunakan tekonologi dengan baik. "Kemarin kan ada tiga gelang, tapi itu tidak yang terkonek dengan GPS, sehingga ketika jamaah hilang tidak ada yang tahu jamaahnya ke mana. Wong sekarang sudah zaman digital masak nggak ada kemajuan di situ. Jika ada GPS-nya kan gampang mencarinya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
